A.Laba Bangsa Untuk Siapa ?
Air susu di balas air tuba, Sebuah pepatah lama di Indonesia ada di Indonesia, keadaan perbuatan baik di hadapkan dengan penindasan adalah wajah Indonesia hari ini. Tatkala sedang dengan gegap gempita mewarisi paham kapitalisme yang dengan ilusinya menjanjikan kesejahteraan membuat setiap elit politik dan partai politik gelap mata melihat rakyat. Parahnya malah menjadi bagian dalam penghisapan besar-besaran terhadap rakyat. Rakyat berkorban demi bangsa, negara dengan segala kebijakannya mengorbankan rakyat demi laba.
Indonesia sudah terkenal sejak era dahulu kala dengan adanya jalur sutra bahwa Indonesia yang tempo itu kaya akan rempah-rempah. Dan memang masih kaya sampai sekarang, hal ikhwal bahwa Indonesia negara maritim terbesar, negara agraris tak lagi bisa diganggu gugat faktanya. Namun ironisnya itu tak bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejateraan yang sentosa.
Dalam konstelasi hubungan internasional Indonesia hari ini dapat dikatakan sebagai surganya kapitalisme, mengapa tidak semua potensi penarikan laba yang begitu besar sangat banyak. Tan malaka menyebutkan bahwa syarat penentu produksi kapitalistik adalah  l) alam, 2) tenaga, 3) perkakas atau mesin (Tan Malaka, Rencana Ekonomi Berjuang : 1945). Dan Indonesia kaya atas dua syarat produksi pertama,  bumi dan iklimnya; ada atau tidaknya sungai danau atau laut buat lalu lintas, kedua, tenaga yang tukang atau tidak, kuat dan lemah, laki-laki dan perempuan. Namun lain hal dengan perkakas produksi.
Dalam fase awal mula Neoliberalisme adalah paska perang dunia kedua, di pelopori oleh trust (perserikatan perusahaan) Amerika Serikat selaku debitur yang mulai tahun 1944 menyusun Bretton Woods sistem. Sistem ini kemudian melahirnya lembaga ekonomi yang secara mapan kita kenal dengan WB, IMF dan GATT/ WTO kemudian. Konsepsi ini mendulang banyak partisipasi klas borjuasi internasional agar dapat merambah wilayah yang memiliki kemauan merdeka dari kolonialisme, kemudian menjebak mereka dengan sistem moneter yang sangat menindas.Â
Sekarang yang di kenal dengan Globalisasi sudah mulai berjalan. Konsensus yang harus dipatuhi negara-negara yang ingin diterima dalam konsolidasi Bretton Wood tadi harus mengikuti mekanisme G7. Namun pada tahun 1971 sistem ini dialihkan dari perkiraan cadangan devisa melalui emas, di rubah ke perbandingan dollar AS sebagai alat ukur pertukaran.
Dalam pertemuan pada tahun 1972 pertemuan UNCTAD ( Union Nation Confrence Trade and Development) menghasilkan piagam "Charter of Economic Rights and Duties of state" yang kemudian di adopsi oleh PBB yang dimasukkan dalam resolusi 3281. Piagam ini mengatur kesepakatan yang menjabarkan prinsip fundamental yang mengatur hubungan internasional diantara negara-negara berkembang yang kemudian mengatur : masalah kedaulatan ekonomi-politik dan keadilan sosial internasional; hak dan kewajiban negara-negara dalam memilih sistem ekonomi, politik, sosial, budaya dll. (Bonie Setiawan, Dkk, Ancaman Baru Rezim Global : Tinjauan Atas Isu-isu baru WTO :2003). Dunia hari ini adalah dunia cengkraman kapitalisme, peradaban dunia dibangun oleh pondasi rapuh karena dibangun dengan keterasingan rakyat dari sumber daya produksinya.
Diskursus ekonomi politik  liberal terus dilakukan demi membangun satu peradaban dengan kepercayaan kesejahteraan individu bukan kesejahteraan public. Dengan semakin menyusutnya pendapatan kapitalis di amerika latin decade 1980-an maka melalui IMF dan Bank Dunia mengadakan pertemuan dan menghasilkan paket program penyesuaian struktural (structural adjusment programs) yang dijabarkan dalam 10 kesepakatan yang melakukan reformasi menuju  neoliberalisme dikenal dengan Program Washington Consensus (Ahmad Erani Yustika,Reformasi Ekonomi,
Konsensus Washington, dan Rintangan Politik: 2004) yang pada intinya berisi:Â pengetatan anggaran, pencabutan berbagai subsidi negara, kemudahan masuknya (Liberalisasi) investasi asing, privatisasi BUMN (Swastanisasi), liberalisasi perdagangan. Mekanisme inilah yang dijadikan dasar ekonomi bagi negara -negara yang masuk dalam konsensus neoliberalisme yang di perlihatkan dalam berbagai konsolidasi pasar bebas lainnya.
Komando kapitalisme akan selalu bersandar pada keadaan pasar, maka perdagangan dalam sistem produksi ini menjadi penting, hal ini sudah sekian lama menjadi pemicu konflik dalam kepentingan capital, maka untuk membawa suasana damai semu, GATT yang kini bermutasi menjadi WTO tersebut mengintervensi langsung pasar harus berdasarkan kaidah undang-undang perdagangan mereka yang meluas dalam menguasai, Perdagangan Barang (Trade in Goods) melalui perjanjian GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), Perdagangan Jasa (Trade in Services) melalui GATs (General Agreement on Trade in Services) dan HAKI terkait perdagangan melalu TRIPS ( Trade Related Intellectual Proverty Rights).
 Serta Investasi melalui TRIMS (Trade Related Invesment Measures). Maka segala sendi kehidupan manusia hari ini menjadi penting untuk dieksploitasi menjadi pasar potensial untuk menghimpun laba, keuntungan lebih banyak demi memenuhi hasrat keserakahan kapitalisme. Sangat eratlah kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam Negara ini dengan kepentingan dari sistem produksi kapitalisme yang dianut oleh para ekonom yang menjadi pembisik pembangunan ekonomi bangsa.
