Di era keterbukaan informasi publik mengenai Transparansi Anggaran, baik itu dalam rencana penggunaan anggaran maupun dalam pelaksanaan penggunaan anggaran telah diterapkan oleh pemerintah.
Patut diakui langkah ini, merupakan langkah maju dan bijak pemerintah dalam rangka realisasi nyata pelaksanaan program kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah.
Sehingga dengan diterapkannya transparasi anggaran tersebut, maka diharapkan para pengelola anggaran yang terdiri dari unsur pimpinan dan pegawai pemerintah pejabat anggaran, operator anggaran, dan yang terkait anggaran dituntut lebih profesional, teliti, cermat dan cerdas untuk merancang, merencanakan, dan menggunakan anggaran tersebut secara logis dan real.
Berbagai sistem penganggaran telah dirancang sedemikian rupa mulai dari aplikasi perencanaan anggaran seperti Aplikasi RKA K/L, E-Budgeting, sampai pencairan dana anggaran.
Hal ini dilakukan untuk menempatkan pos-pos anggaran sesuai rencana program kerja masing-masing satker, seperti akun, kode program, peruntukannya dan lain sebagainya.
Dari perencanaan ini, maka akan diajukan sebagai usulan anggaran masing-masing satker ke negara, dan bila usulan diterima, maka terbitlah yang namanya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satker Daerah sesuai daerah masing-masing.
Oleh karena itu rencana anggaran sangatlah penting untuk dasar ketetapan negara menetapkan pagu anggaran satker masing-masing, dan dari keseluruhan proses ini hingga proses pelaporan pertanggung jawabannya di transparansikan kepada publik.
Maka bila berlatar dari tahapan proses ini, Satker dituntut selogis-logisnya dalam mengajukan pagu anggaran, sehingga para operator dan pelaku perancang program kerja dan pejabat anggaran sebenarnya mengetahui persis bagaimana logis atau tidak logisnya pagu usulan anggaran tersebut diajukan pada negara. Karena sistem aplikasi mengatur detil untuk apa saja anggaran tersebut digunakan.
Apalagi usulan anggaran tersbut akan diunggah dan dipublikasikan kepada ruang publik, maka dapat dipastikan, bahwa orang-orang yang berkompeten dalam merancang anggaran bukanlah orang sembarangan.
Mereka mengetahui persis resikonya kalau memark up anggaran diluar nilai logis, istilahnya paragdigma lama mana yang harus di mark up atau mana yang tidak perlu dimark up, bila sekarang tetap dilakukan akan ketahuan. Karena sekarang ini, tuntutan yang berlaku adalah bagaimana anggaran itu direncanakan dan digunakan supaya logis dan sesuai realita.
Sehingga akan sangat kecil sebenarnya terjadi mark up dan rekayasa anggaran kalau para operator dan pelaku yang terlibat didalamnya merupakan orang yang terpilih kompetensinya sesuai bidangnya, karena ini adalah masalah anggaran.
