Network for Indonesian democratic society (Netfid) Sulawesi Utara kembali menggelar diskusi virtual yang ke tiga. (04/07/20)
Dalam kesempatan berdiskusi dengan Yardi Harun, Ketua Netfid Sulawesi Utara sebelum diskusi dilakukan Yardi menyampaikan bawah seri diskusi daring ketiga sengaja mengambil segmentasi perempuan dan politik mengingat banyak forum diskusi Demokrasi dan kepemiluan beberapa bulan terakhir sedikit yang mengangkat tema keperempuanan. Disisi lain Persoalan sosial yang kita temui ketika bicara kekuasaan rakyat adalah fakta bahwa ada relasi kuasa yang tidak setara diantara unsur-unsur sosial yang ada. Salah satu ketidaksetaraan yang serius dan fundamental dalam kebanyakan masyarakat melibatkan posisi dan relasi kuasa terhadap kaum perempuan yang perlu kita obrolkan dalam diskusi nanti.
Diskusi kali ini mengangkat tema Representasi dan Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia dengan Narasumber diantaranya : Dahlia Umar (Ketua Netfid Indonesia), Hillary Brigit Lasut (Anggota Komisi I DPR RI), Yessy Momongan (KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Lidya Kadawangko (Akademisi IAKN Manado).
Hillary dalam sesi diskusi menyampaikan akan senantiasa memperjuangkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dalam Parlemen dengan segala konsekuensi dan mendorong para perempuan di seluruh Indonesia agar percaya diri tampil diruang publik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
Partisipan diskusi ini terdiri dari komunitas pegiat demokrasi khususnya pembelaan hak - hak perempuan, para pegiat dan penyelenggara pemilu serta pemantau pemilu.
Diskusi yang berjalan kurang lebih dua jam ini membahas beberapa tema sentral :
Pertama, pentingnya representasi perempuan di ruang publik tidak hanya sekedar representasi  melainkan perlu didorong adanya partisipasi.
Kedua, representasi gender di Sulawesi Utara cukup signifikan. Dilihat dari beberapa posisi strategis pada sektor kepemimpinan lembaga publik di tempati oleh perempuan.
Ketiga, selain representasi perempuan, hal lain yang perlu didorong adalah bagaimana perempuan bisa menyuarakan aspirasi mereka. Sebab, kualitas jumlah keterwakilan perempun di parlemen akan sia-sia jika mereka tidak mampu menyampaikan aspirasi.
