Pilpres memasuki pekan terakhir. Suhu politik semakin memanas bahkan memasuki pekan terakhir kampanye jelang Pilpres banyak cara tidak masuk akal dipakai, khususnya kubu Prabowo ketika menyebut Jokowi Sinting, PDI-P disusupi dan merekrut PKI serta keluarga Jokowi terindikasi pengikut PKI. Sebuah serangan sarkasme, tendensius, dan sangat tidak bertanggungjawab. Namun sangat disayangkan ketika pengikut Jokowi tidak sabar lagi dan menyegel serta mendatangi baik kantor PKS dan TV ONE.
Terlepas dari itu semua, sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Jika Prabowo dengan dukungan tenda besar menang dalam Pilpres, siapa yang akan tersandera? Prabowokah? Atau partai pendukungnya? Kasat mata saya melihat Prabowo berbeda dengan Jokowi. Dari awal, Jokowi sudah memberikan model pemerintahan yang akan datang, di mana kabinet mutlak hak prerogatif Presiden. Ini membuat langkah Jokowi sekarang tidak bisa bebas, mengingat setiap partai pasti punya misi, jika tidak dijanjikan apapun, sangat mungkin mereka kurang all out, termasuk gelontoran dana tentunya. Prabowo berbeda, dari awal beliau sudah membuka keran janji menteri untuk koalisinya. Ini membuat langkah Prabowo di Pilpres lebih lincah. Tentu setiap partai, jika menginginkan jabatan mentri akan all out, termasuk glontoran dana. Bahkan menurut pengurus teras partai Golkar, ARB sudah banyak menggelontorkan dana, demi sebuah predikat menteri utama yang tidak dikenal di kabinet presidensil.
Situasi akan berbeda jika menjadi Presiden tentunya. Jokowi akan lebih lincahmengingat tidak ada kontrak politik yang mengikatnya memberi jabatan kepada partai-partai pendukung. Apa saja yang dilakukan tentu sulit disandera partai. Saya melihat disinilah pemerintah sangat terbuka untuk pro rakyat, karena tidak tersandera. Berbeda jika Prabowo yang menang. Beliau akan banyak terganggu dengan komitmen yang dibuat bersama, jika suatu saat ada partai yang tidak menyetujui kebijakan yang diambil pemerintah. Kasus KIB tentu menjadi cermin yang sangat gamblang. PKS dikenal sebagai anak nakal dalam kabinet yang digawangi SBY-Budiono. Namun sulit bagi SBY untuk menindak, mengingat kontrak yang disepakati, yakni 4 menteri. Seandainya SBY memecat satu diantara mereka, penggantinya harus dari PKS, atau rotasi yang memungkinkan 4 menteri dari PKS. Demikian yang kita lihat ketika SDA dicopot karena korupsi, maka kader PPP tetap berada di sana. Jika Jokowi bisa membuat kebijakan dengan bebas, maka Prabowo akan tersendat oleh partai koalisi yang saya percaya masing-masing memiliki agenda.
Situasi ini tentu akan memberikan kesulitan. Nafas Prabowo sekarang yang asal menang tanpa berpikir efek pemerintahannya di depan akan menjadi bumerang. PKS menjadi partai yang sangat vokal, apalagi jika menyangkut kepentingan mereka. Ketika Hasyim berbicara di Amerika, menggugat eksklusifisme PKS, yang menggeser kaum nasrani di departemen pertanian seharusnya menjadi bahan perenungan betapa cara Hasyim dengan PKS berbeda dalam membangun bangsa. Namun sebuah keanehan, PKS tidak bersuara sama sekali!
Sebelum saya meneruskan saya minta maaf terlebih dahulu, karena tema berikutnya sangat rentan di masyarakat kita, yakni SARA.
Kita tahu bagaimana ekspektasi muslim eksklusif sangat besar kepada Prabowo, mengingat sebagian pendukungnya berbasis masa wahabi. Namun benarkah Prabowo akan memberikan keleluasaan kepada muslim sektarian ini? Saya pribadi meragukan itu. Hasyim yang notabene penyandang dana terbesar tentu memiliki kepentingan dengan keyakinannya. Saya juga tidak yakin mantan Militer seperti Prabowo mau didikte. Beliau punya ambisi menjadi Presiden, tentu sudah berhitung dengan masak apa yang akan dia lakukan ke depan. Jadi menarik untuk ditunggu jika Prabowo melenggang ke Medan Merdeka Utara, apakah Prabowo tersandera, atau partai serta pendukung fanatiknya yang justru jadi pijakan RI 1.
Cat: Saya tentu memilih yang pasti-pasti saja, yang ke depan tidak banyak menimbulkan polemik. Salam.
