Sebelum ramai perbicangan "Tampang Boyolali" yang dianggap masyarakat menghina warga dan budaya Boyolali, ternyata sudah lebih dulu mencuat omongan Jokowi ketika memberikan pengarahan dalam Konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Banten di Gedung ICE BSD, Serpong, Tangerang, hari Minggu kemarin.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kedua orangtuanya berasal dari Boyolali dengan maksur agar informasi tersebut digunakan untuk menjawab tudingan orang-orang di luar sana yang memfitnah beliau sebagai keturunan PKI dan Tingkok.
Tak lama berselang dari klarifikasi Jokowi, keesokan harinya ramai warga dikejutkan dengan pidato Prabowo di hadapan ratusan kader partai-partai pendukungnya dalam kontestasi Pilpres 2019 nanti terkait candaan "Tampang Boyolali" yang akhirnya viral.
Tentu saja, terjadi pro dan kontra dalam hal ini, mulai dari warga yang protes sebab frasa "Tampang Boyolali" dianggap menghina, sedangkan yang pro mengatakan bahwa pidato Prabowo harus dilihat secara jernih dari sisi konteksnya.
Sayangnya, meski Prabowo sendiri sudah menjelaskan pula maksud dia menyebut "Tampang Boyolali" karena berempati atas kondisi rakyat Indonesia yang dianggapnya mengalami ketimpangan ekonomi, namun interpretasi publik justru sebaliknya, yakni penghinaan.
Di sinilah dapat kita jabarkan bahwa berkomunikasi dengan publik, khususnya dalam konteks politik, memang tidak boleh serampangan sebab pesan-pesan politik haruslah disampaikan secara jernih dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Kalau kita melihat dari gaya berpidato atau menyampaikan pesan kepada publik melalui mimbar atau panggung, kerap kali Prabowo melakukannya tanpa membawa catatan kecil atau naskah.
Ini menunjukkan bahwa Prabowo adalah orator bertipe ekstemporan yang memang lebih sedap berbicara di depan audiens tanpa ribet direcoki naskah atau kertas catatan. Namun, kelemahannya adalah Prabowo malah terlihat seperti ngomong ngalor-ngidul tanpa konsep yang terarah.
Jika ia mengaku bahwa maksud dari frasa "Tampang Boyolali" adalah bagian dari keibaannya akan kondisi ekonomi Boyolali maupun masyarakat pada umumnya, maka dari sisi komunikasi politik, hal ini dianggap kurang pas. Seharusnya dia membahas data atau temuan apapun itu terkait Boyolali seperti stagnasi ekonomi, sedikitnya lapangan pekerjaan dll, ketimbang menggunakan bahasa perumpamaan yang menjadi blunder.
Harus diingat bahwa dalam komunikasi politik, semua pesan yang hendak disampaikan pada khalayak harusnya terstruktur, sistetmatis dan mudah dicerna dengan gaya bahasa yang juga tidak jelimet.
Prabowo kudunya menggunakan teknik penyampaian pesan yang lebih komunikatif dan persuasif sebab hal ini lebih mudah diterima khalayak, sekaligus mampu untuk mengontrol opini publik.
