Dampak Utang Luar Negeri bagi Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat. 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Kemiskinan, keterbatasan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus diatasi. 

Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang proses produksi barang maupun jasa dalam kegiatan masyarakat (Arta, 2013). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. 

Namun terdapat beberapa hambatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang kurun terselesaikan. Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan ekonomi.  

Akumulasi stok utang telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan maju. Negara - negara berkembang lebih sering menghadapi masalah ini karena mereka perlu meminjam untuk memfasilitasi proses pembangunan mereka dan mempercepat laju pertumbuhan. 

Namun, dana yang dipinjam harus dialokasikan dengan baik untuk pengeluaran produktif dan sesuai dengan kemampuan pembayarannya. Meskipun utang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, namun ketergantungan pada utang harus dipantau dengan cermat dan strategi yang tepat harus diadopsi untuk meningkatkan kemampuan pembayaran negara. 

Tingkat hutang yang tinggi dan tidak berkelanjutan memiliki dampak serius bagi perekonomian dalam hal pembayaran hutang yang besar dan penurunan pengeluaran pembangunan, penting untuk melanjutkan proses pertumbuhan. 

Selain itu, ketersediaan dana yang lebih kecil untuk berinvestasi dalam perekonomian dan peningkatan pajak untuk pembayaran, menghambat pertumbuhan karena membatasi investasi produktif, yang mengakibatkan menyusutnya kapasitas pembayaran utang ekonomi. 

Ini menciptakan efek crowding out serta berdampak negatif pada investasi asing dan domestik dan rencana pembangunan pemerintah. Inti dari proses reformasi ekonomi adalah kemajuan yang jelas menuju deregulasi ekonomi. 

Harga produk minyak bumi, gas, energi, komoditas pertanian dan input utama lainnya sebagian besar ditentukan oleh pasar. Impor dan pemasaran produk minyak bumi domestik telah di deregulasi dan dibuka untuk sektor swasta. Lebih penting lagi, reformasi perpajakan telah menonjol dalam agenda pemerintah, tanpa reformasi nyata yang dilakukan. Utang luar negeri memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Utang luar negeri atau juga dikenal dengan nama pinjaman luar negeri adalah Pinjaman luar negeri adalah total utang yang harus dibayar oleh penduduk jika suatu negara berhutang kepada kreditor asing, pelengkapnya adalah utang internal yang menjadi hutang para pemimpin domestik. Debitor dapat berupa pemerintah, perusahaan atau warga negara dari negara itu. Utang termasuk uang yang terhutang ke bank komersial swasta, pemerintah asing, atau lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Utang Luar Negeri atau ULN saat ini menjadi perdebatan publik khususnya di negara - negara berkembang tak terkecuali Indonesia yang selama ini sering muncul adalah besarnya beban hutang yang harus ditanggung bahkan merugikan pembangunan atau membuat rakyat di negara-negara peminjam menderita. Padahal tujuan utama dari peminjaman adalah untuk menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di negara - negara peminjam. (Tambunan, 2001). Pemanfaatan utang luar negeri (ULN) atau bantuan luar negeri sebagai sumber  pembiayaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Bukan hanya di negara-negara berkembang (NB) termasuk negara Indonesia melainkan juga di negara-negara yang sekarang dikenal sebagai negara - negara maju. Satu contoh yang sangat terkenal yaitu pembangunan kembali negara - negara Eropa barat pasca perang dunia (PD) II pada dekade 1950-an melalui bantuan dana yang sangat besar dari Amerika Serikat yang dikenal dengan Marshall Plan (Tambunan; 2001; 1). Pada masa krisis ekonomi, pinjaman luar negeri atau utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara yaitu mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal Ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga membebani masyarakatnya, khususnya masyarakat yang wajib pajak di Indonesia. 

Dalam jangka pendek utang luar negeri memberi keuntungan untuk pemerintah pusat dalam membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia, dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia, salah satunya yaitu dapat menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah (inflasi). Utang luar negeri harus dibayarkan beserta dengan bunganya, negara yang tidak bisa membayar hutang secara terus - menerus akan memiliki image negara yang miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain). Untuk mengurangi hutang luar negeri di Indonesia terdapat beberapa solusi, solusi - solusi tersebut yaitu; Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil pada masyarakat; Meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor; Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri; Mendorong rasa kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan kepada masyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam unggulan sehingga bila dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan keuntungan berupa devisa negara; Mengembangkan  sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata. Dengan solusi - solusi tersebut diharapkan berkurangnya adanya utang luar negeri untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.