Indonesia dalam kebijakan luar negerinya memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui partisipasi aktif dalam forum internasional, seperti partisipasinya dalam Paris Agreement. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dengan menempatkan dirinya dalam agenda global untuk mengatasi perubahan iklim melalui kerja sama internasional dan partisipasinya dalam perjanjian internasional.
Urgensi untuk menurunkan emisi karbon ini diakibatkan dari industrialisasi, perubahan gaya hidup manusia, dan perusahaan-perusahaan besar dalam penggunaan bahan bakar yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup ditandai dengan kadar CO2 di atmosfer meningkat. Sehingga, dalam menyikapi hal ini, banyak negara yang kemudian berkomitmen untuk melakukan langkah lanjutan untuk menurunkan tingkat emisi karbon yang berdampak buruk dalam kehidupan.
Dalam kurun waktu 2000-2020, tingkat emisi karbon di Indonesia menunjukkan angka yang fluktuatif. Berdasarkan data dari World Bank, Angka tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi di tahun 2019 dengan jumlah tingkat emisi karbon sebesar 2.2 metrik ton per kapita yang kemudian menurun menjadi 2.1 metrik ton per kapita di tahun 2020 [1]. Pengurangan tersebut terjadi di masa Covid ketika ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sehingga ada kemungkinan pemulihan ekonomi dapat berdampak kembali terhadap peningkatan emisi karbon di Indonesia [2].
Respon Indonesia dalam menanggapi peningkatan jumlah karbon di bumi ini menunjukkan langkah yang positif. Melalui penerbitan dokumen NDC pada September 2023 lalu, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi karbon sebesar 31,89% tanpa kerja sama internasional sedangkan 43,20% melalui kerja sama Internasional sampai tahun 2030 nanti yang dilatar belakangi oleh kebijakan nasional yang berkaitan dengan perubahan iklim [3].Â
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif menyadari bahwa permasalahan ini kemudian perlu untuk segera diatasi dalam menciptakan kondisi bumi yang lebih baik. Indonesia kemudian dengan aktif dalam forum internasional mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi dampak yang diberikan oleh emisi karbon dunia.
seperti Indonesia dalam forum COP ke-26 di tahun 2021 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menyampaikan komitmen Indonesia yang telah memperkuat upayanya untuk menangani perubahan iklim dengan meluncurkan berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan sektor energi. Tujuannya adalah untuk mencapai penurunan emisi dan netralitas karbon, yang dimaksudkan untuk tercapai sebelum tahun 2060 [4].
Melalui forum tersebut, Indonesia mendapatkan predikat super power oleh Alok Sharma pada Konferensi Perubahan Iklim Dunia (COP) ke-26 yang berlangsung di Glasgow, Inggris, 2021 lalu.Predikat ini mendorong Indonesia untuk terus melakukan tindakan iklim untuk mencegah suhu bumi naik lebih dari 2 derajat Celcius [5].
selain itu, pada KTT G20 di Bali 2022 lalu, Indonesia bersama dengan Jepang telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam membangun gagasan Komunitas Emission Zero Asia (AZEC). Inisiatif AZEC didasarkan pada keyakinan kedua negara bahwa, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global, Asia akan menjadi motor penggerak perekonomian dunia sekaligus model kerjasama dalam mewujudkan transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan rasional. Dengan bantuan inisiatif AZEC, Indonesia akan menerima prioritas pendanaan sebesar USD500 juta untuk menerapkan program transisi energi serta memperluas kerja sama dan inisiatif dekarbonisasi antara sektor publik dan swasta [6].
Pada KTT G20 pula, Indonesia menunjukkan komitmen besarnya untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dengan menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan selama KTT G20. Hal tersebut dilakukan sebagai kesempatan untuk memberikan label bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu mengembangkan kendaraan listrik [7].
Kementerian Keuangan Indonesia juga ikut menggunakan forum G20 untuk mengadakan Roundtable High-Level Sustainable Finance for a Climate Transition Roundtable yang dihadiri oleh anggota G20 dan organisasi Internasional untuk membahas tentang mempelajari masalah dan peluang keuangan berkelanjutan untuk transisi energi dan iklim. Indonesia juga memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong anggota G20 lainnya membuat dan berbagi peluang investasi yang akan memungkinkan transisi yang berkelanjutan [8].
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
