Mohon tunggu...
Septian Hernawan
Septian Hernawan Mohon Tunggu... Lawan pendapat adalah kawan berfikir

Tak ada yang lebih baik dari belajar dan mempelajari apapun.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Potong Pangkas

12 Oktober 2025   05:15 Diperbarui: 12 Oktober 2025   09:25 96
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Ilustrasi Potong Pangkas AI

Daerah sedang kelimpungan mencari dana tambahan. Anggaran dari pusat dipangkas. Dampaknya daerah harus memutar otak, menggali sumber daya yang ada. Alasan Transfer Ke Daerah (TKD) dipangkas karena keterbatasan fiskal, dan efisiensi belanja birokrasi.

Pemangkasan yang dilakukan secara proporsional. Sesuai dengan kontribusi setiap daerah. Semakin besar kontribusi pada penerimaan negara maka semakin besar pemotongannya.

Soal potong pangkas TKD. Hal ini sangat berdampak pada daerah. Utamanya kaitan dengan pembayaran pegawai, dan program sosial masyarakat. Soal pembayaran pegawai. Hari ini saja tidak sedikit daerah yang menunda pembayaran pegawai. Ada yang dipotong, banyak yang dipangkas. Pun tidak sedikit yang hilang. Tidak dibayarkan.

Efisiensi yang dilakukan tujuannya baik. Memastikan semua anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran. Tidak digunakan pada hal-hal yang dianggap kurang penting. Apakah pembayaran pegawai termasuk sesuatu yang tidak penting. Anda sudah tau.

Pemangkasan yang mengabaikan hak-hak setiap pegawai adalah bentuk ketidakadilan konstitusional. Boleh saja negara melakukan penghematan, tapi soal keadilan tidak boleh dihemat.

Pajak dan pungutan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 23A UUD 1945). Bila kebijakan fiskal justru memperlebar kesenjangan, maka negara telah menyimpang dari amanat itu.

Pemerintah pusat perlu lakukan cek and ricek soal efisiensi ini. Memastikan setiap daerah tidak ada yang menunda pembayaran pegawai. Apalagi sampai dihilangkan. Pembayaran pegawai kaitan dengan layanan dasar. Bagaimana pegawai yang tidak dibayar bisa melayani dengan baik. Bukankah efisiensi dilakukan untuk setiap anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran.

Potong pangkas kabinet sebetulnya lebih perlu dibanding potong pangkas TKD. Kabinet terlalu ramai. Wakil Menteri saja 54 orang. Energi habis untuk koordinasi bukan eksekusi. Presiden butuh tim yang lebih ramping dan fokus, bukan semacam reuni partai.

Potong pangkas yang dilakukan harus tepat. Memotong setiap yang tidak perlu, memangkas setiap yang kurang perlu. Setiap yang tidak perlu jangan diperlukan, setiap yang kurang perlu belum tentu tidak perlu.

"Gitu Aja Kok Repot" Ujar Gus Dur. (*SH*)

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun