Membedah Strategi Pembangunan Jawa Timur: Belanja Modal, IPM, dan Distribusi Pendapatan Jadi Penentu

Studi terbaru menemukan bahwa rasio belanja modal, kesenjangan distribusi pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah memengaruhi strategi pembangunan Jawa Timur dalam lima tahun terakhir. Studi ini memeriksa data dari tahun 2019 hingga 2023 dan menunjukkan dampak pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pembagian belanja modal yang tepat sasaran dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Namun, ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan masih merupakan masalah besar yang perlu ditangani segera. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi referensi untuk membangun pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Terbukti bahwa belanja modal, terutama untuk sektor produktif dan infrastruktur, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Peneliti menemukan bahwa kabupaten/kota dengan proporsi belanja modal tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mencatat pertumbuhan PDRB yang lebih stabil. Sayangnya, manfaat ini belum sepenuhnya mengurangi kemiskinan jika tidak diimbangi dengan pembagian hasil pembangunan yang merata. Dalam beberapa situasi tertentu, peningkatan pertumbuhan ekonomi malah berkorelasi dengan peningkatan kesenjangan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan tidak hanya harus berkonsentrasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Salah satu faktor penting yang dianalisis dalam studi ini adalah IPM. Tingkat IPM suatu daerah lebih tinggi, semakin besar kemungkinannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (IPM) telah terbukti sangat penting untuk membangun masyarakat produktif. 

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya meningkatkan belanja publik untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Ini diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi disparitas regional. Untuk mengurangi disparitas dalam distribusi pendapatan, juga diperlukan intervensi fiskal yang progresif. Misalnya, dengan meningkatkan program perlindungan sosial dan mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah tertinggal. Selain itu, disarankan agar pemerintah daerah lebih banyak memanfaatkan data ekonomi mikro dan spasial saat mereka merencanakan anggaran.

Sumber: Instagram.com/infomalangraya

Diharapkan masyarakat juga terlibat dalam proses pembangunan melalui pengawasan, masukan, dan partisipasi aktif. Jika program pembangunan dirancang secara inklusif, warga akan lebih mudah menerimanya dan menganggapnya bertahan lama. Untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan berbasis riset terus dibahas, kolaborasi antara pemerintah dan akademisi harus terus diperkuat. Penelitian Dhany ini menunjukkan bagaimana data dan analisis dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendukung kepentingan orang lain. Jika digunakan sebagai contoh, rencana pembangunan di Jawa Timur akan menjadi lebih kuat saat menghadapi tantangan di masa depan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jawa Timur di masa mendatang akan lebih tepat sasaran dan berdampak luas. tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan. Penelitian ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya masalah anggaran; itu adalah tentang bagaimana anggaran itu dapat mengubah kehidupan masyarakat. Dengan sejarah yang panjang dan potensi yang luar biasa, negara ini harus menerima pendekatan pembangunan yang progresif dan berbasis bukti. Kebijakan yang cerdas, adil, dan inklusif akan menentukan masa depan Jawa Timur.