Dalam perjalanan pembangunan sebuah daerah terdapat berbagai hal positif yang dicapai sekaligus dibarengi dengan efek negatif yang mengikuti perkembangan tersebut. Pembangunan daerah biasanya memiliki kemaslahatan yang luar biasa baik namun di samping itu juga terdapat efek kemudharatan yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Hal yang memiliki nilai kemaslahatan dalam pembangunan sebuah daerah diantaranya pembangunan yang pesat, pelayananan masyarakat yang makin baik, kehidupan sosial keagamaan yang baik, kamtibmas yang makin kondusif dan lain sebagainya. Namun seiring dengan berbagai kemajuan yang ada diikuti efek negatif yang memiliki kemudharatan diantaranya peredaran minuman keras, tergerusnya etika dan  moral para pemuda serta pergaulan bebas.
Berkaca pada beberapa daerah yang mengalami perkembangan yang pesat diikuti oleh penyakit masyarakat yaitu beredarnya minuman keras dan pergaulan bebas. Pada kenyataannya banyak daaerah maju memiliki tempat usaha remang-remang  yang "legal" dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tempat usaha remang-remang  apa pun bentuknya baik legal maupun illegal adalah penyakit masyarakat yang perlu dibasmi dengan cara-cara yang lebih elegan. Daerah yang belum memilki tempat usaha remang-remang  perlu dilakukan pengetatan aturan untuk melarang terbitnya izin tempat usaha remang-remangÂ
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan kabupaten yang memiliki  tempat usaha remang-remang  yang sampai hari ini masih beroperasi. Tempat usaha remang-remang di SBT  terletak di kota kabupaten, Bula.Â
Sudah sepatutnya berbagai pihak memikirkan generasi SBT kedepannya dari efek buruk adanya tempat usaha remang-remang. Bentuk perhatian yang paling tepat dan mudah adalah melarang berdirinya tempat usaha remang-remang  yang difokuskan pada bagian wilayah di SBT yang sampai hari ini belum ada tempat usaha remang-remang.Â
Pulau Gorom yang merupakan sebuah pulau dengan jumlah penduduk yang banyak dan mayoritas adalaah muslim sekaligus wilayah dengan antusias tinggi menjunjung tinggi nilai adat budaya, perlu melakukan pengetatan dari sekarang untuk kedepannya tidak boleh memberikan celah adanya izin berdirinya tempat usaha remang-remang .
Pemerintah SBT dalam hal ini perlu  memberikan perhatian khusus untuk tidak adanya izin berdirinya tempat usaha remang-remang di wilayah lain di kabupaten SBT jika sampai hari ini kenyataannya tempat usaha remang-remang  di Bula belum bisa ditutup. Hal termudah dan sangat tepat adalah pemerintah daerah perlu memberikan larangan keras berupa aturan yang melarang beroperasinya tempat usaha remang-remang  di wilayah lain diantaranya Pulau Gorom. Dalam pengetatan larangan tersebut pemerintah daerah juga wajib mengikutsertakan lembaga adat di Pulau Gorom. berupa pernyataan sikap melarang berdirinya tempat usaha remang-remang. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan wilayah adat diantaranya raja/kepala negeri, tokoh adat dan tokoh agama.
