Kepolisian Republik Indonesia sudah mendapatkan nakhoda baru. Sosok Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si akan menempati hierarki tertinggi Korps Bhayangkara setelah Jenderal Idham Aziz memasuki masa pensiun. Mantan Kabareskrim Polri ini juga sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR hari Rabu 20/1/2021 dengan disiarkan secara langsung oleh media-media nasional. Ditunjuknya Kapolri baru sebagai calon tunggal tentu bukan panorama asing di pemerintahan Jokowi. Terhitung dua jenderal sebelumnya yakni Jenderal Idham Aziz dan Jenderal (Purn) Tito Karnavian adalah sederet nama yang juga mengalami nasib serupa.
Hal menarik seputar Kapolri baru yang sekilas ditangkap adalah agama dari jenderal bintang dua ini yang bukan dari agama Islam tapi agama Kristen Protestan. Akan tetapi, letupan kejut tersebut tidak berlarut-larut terhadap kepercayaan publik karena jenderal kelahiran Ambon 5 Agustus 1969 tersebut mampu menjawab keraguan-keraguan yang ada menyangkut dirinya. Bahkan saat diuji oleh Komisi III DPR, Jenderal Listyo berhasil membawa rombongan Polwan berhijab yang seolah menampilkan citra ramah Islam dan juga pernyataan "adem"seperti cara menanggulangi terorisme adalah dengan mewajibkan anggota Polri belajar Kitab Kuning. Sebuah kredo yang cukup mengejutkan keluar dari mulut seorang non-muslim yang bahkan seorang muslim pun asing dengan istilah tersebut.
Dari cuplikan yang telah kita saksikan selama uji kelayakan Kapolri. Penulis teringat seorang tokoh pemikiran politik klasik asal Inggris yakni Edmund Burke tentang norma preskriptif. Ia menyatakan bahwa setiap pergantian tata pemerintahan terdapat seperangkat nilai maupun standar yang dilimpahkan dari pelepas jabatan ke penerima jabatan. Pernyataan tersebut menjadi jelas dilihat, apalagi dalam institusi semacam Polri. Di mana aroma senioritas dan kubu-kubu sarat kepentingan sungguh terdekteksi dengan jelas meski dibalut kesamaran. Mengingat juga Jenderal Listyo membawa tagline baru Polri yakni "Presisi". Dengan membawa inovasi pemberlakuan nomor tunggal untuk layanan Polri dan memasifkan tilang elektronik sehingga polisi lalu lintas dapat fokus mengatur mobilisasi di jalanan. Sebuah terobosan baru yang mungkin akan ditentang oleh beberapa senior yang masih bercokol di Markas Besar Trunojoyo. Gejolak internal pasti menghantui kepemimpinan Jenderal Listyo mengingat merangkul senior-senior tentu bukan perkara mudah. Meski telah melakukan komunikasi intens, dalam penetapan kebijakan bisa-bisa saja ide brilian Jenderal Listyo dilempar mentah-mentah.
Kelanjutan cerita menjadi menarik, sosok Jenderal Listyo yang dipercaya menjadi pendobrak bagi kemajuan institusi Polri terhambat. Warisan kekayaan pengalaman Korps Bhayangkara yang sudah berjalan lama akan mengalami perubahan corak mengikuti kemauan sang jenderal. Pendayagunaan teknologi informasi yang menutup peluang celah oknum anggota polisi nakal beraksi. Bagi penulis tidak ada salahnya inovasi tercipta akan tetapi, Jenderal Listyo juga harus mempertahankan budaya-budaya positif yang telah eksis. Hal ini bermaksud agar gejolak destruktif tidak mewarnai kepemimpinan beliau. Publik ingin nama Polri dirindukan di hati seperti nama Jenderal Hoegeng yang senantiasa abadi dalam kenangan baik. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan cermat sehingga institusi Polri dapat menjadi sahabat bagi masyarakat layaknya polisi di negeri sakura. Semoga.
