Memasuki tahun politik seperti ini tentunya kegiatan - kegiatan kampanye yang di lakukan oleh peserta pemilu sudah mulai masif dilakukan guna menarik simpati dari para pemilih.
Dalam pelaksanaan kampanye terkadang tidak hanya terdapat peserta pemilu sendiri dalam berkampanye, terkadang terdapat pula kepala daerah yang kebetulan mendukung peserta pemilu tertentu, ikut dalam acara kampanye.
Belakangan beberapa polemik muncul terkait rame - ramenya kepala daerah mendukung baik secara langsung maupun tidak, dan terkadang ada pula yang secara terang - terangan ikut dalam acara kampanye tersebut.
Banyaknya info yang siampang siur di masyarakat terkait kampanye yang di ikuti oleh kepala daerah terkadang akan timbul opini yang kurang tepat di masyarakat, berikut aturan terkait kampaye yang boleh di ikuti oleh kepala daerah , berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasa l281 dan pasal 303 dan pasal 75 PKPU tentang kampanye pemilu :
1.Di hari libur
2. Cuti jika kampanye di hari kerja
3. Tidak menggunakan fasilitas jabatan ( @bawasluRI)
Bila melihat aturan di atas tentunya jelas bagi manyarakat dalam merespon informasi - informasi terkait kampanye yang di ikuti oleh kepala daerah, memngingat kepala daerah merupakan jabatan politik yang tentunya di usung oleh partai peserta pemilu, dan bukannya tidak mungkin di beri tanggung jawab oleh parti pengusung ( Pasa saat pemilihan kepala daerah ) untuk memenangkan peserta pemilu, yang kebetulan tahun ini ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi dan kebetuln pula peserta pemilu ( Capres - Cawapres ) tersebut di usung serta di dukung oleh parti yang sama pada saat maju di kontestasi pemilihan daerah, dengan catatan sesuai aturan yang telah di tetepkan oleh penyenggara pemilu ( KPU ).
