Pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi, menyediakan pekerjaan bagi jutaan petani. Namun, kelangkaan pupuk telah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, namun krisis pasokan pupuk telah menyebabkan kekhawatiran di kalangan petani, menghambat pertumbuhan sektor pertanian, dan mengancam ketahanan pangan nasional. Faktor-faktor seperti infrastruktur distribusi yang kurang efisien, biaya produksi yang tinggi, praktik perdagangan yang tidak transparan, dan gangguan pasokan bahan baku menjadi penyebab utama kelangkaan ini. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan. Petani kecil menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan akses terbatas terhadap pupuk yang mengurangi produktivitas dan pendapatan mereka, sementara ketidakseimbangan pemakaian pupuk juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
Kelangkaan pupuk bersubsidi memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan para petani dan produksi pertanian secara umum. Ketersediaan yang terbatas mengakibatkan penurunan produktivitas karena tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Tanaman yang lemah rentan terhadap serangan hama dan penyakit, mengakibatkan kerusakan tanaman yang lebih besar. Selain itu, petani menghadapi kerugian ekonomi karena hasil panen yang rendah, meningkatkan ketidakpastian keuangan dan mengganggu stabilitas pasokan pangan. Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bertujuan untuk memberikan akses murah dan mudah kepada petani. Pemerintah menetapkan kuota pupuk dan menyubsidi harganya. Program ini melibatkan penggunaan Kartu Tani untuk identifikasi petani. Meskipun ada masalah seperti kelangkaan dan penyalahgunaan, pemerintah melakukan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Para petani di Kampung Lebakjaya, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami kesulitan besar dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Ketua Kelompok Tani Buniwangi, Jamaludin, menyatakan bahwa hampir semua anggota kelompok mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Akibatnya, hasil pertanian mereka tidak tumbuh dengan maksimal dan produksi panen menurun drastis. Sebelumnya, mereka mungkin bisa mendapatkan satu ton padi, namun sekarang hanya mendapatkan tujuh kwintal saja. Situasi semakin memprihatinkan karena ketika mereka mencoba membeli pupuk dengan membawa Kartu Tani resmi, stok pupuk tidak tersedia di kios-kios tempat mereka biasa membeli. Mumuh, seorang petani kecil, juga menyatakan bahwa kesulitan mendapatkan pupuk telah dirasakan selama dua bulan terakhir, dan dampaknya sangat signifikan bagi kehidupannya. Petani-petani ini sangat berharap agar pasokan pupuk bersubsidi dapat kembali normal dan dapat diakses dengan mudah. Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi agar petani tidak mengalami kerugian lebih lanjut dan produksi pertanian dapat meningkat kembali. (dikutip dari Kompas.com).
Dalam acara pembinaan petani se Jawa Tengah di Banyumas pada bulan januari kemarin pak jokowi menyatakan bahwa faktanya problematika kelangkaan pupuk disebabkan karena bahan baku pupuk diperoleh dari russia dan ukraina yang sedang mengalami peperangan sehingga bahan baku tersebut sulit untuk keluar, jadi jika bahan baku pupuk tidak ada maka harganya akan mahal. (Dari channel METRO TV).
Anggota Komisi IV Fraksi PPP DPR RI, Ema Umiyyatul Chusnah, menekankan pentingnya penanggulangan kelangkaan pupuk, terutama dalam mengantisipasi dampak El Nino. Pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI dan Pupuk Indonesia, dia menyuarakan permasalahan kelangkaan pupuk yang melanda berbagai daerah, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Ema meminta Pupuk Indonesia untuk membuka 1.000-1.500 kios baru di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan Bumdes, Koperasi, dan Gapoktan untuk mempermudah distribusi pupuk. Selain itu, dia menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 terkait alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Ema juga menyoroti perbedaan alokasi anggaran pupuk subsidi antara target dan realisasi, serta mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dia menekankan perlunya penyesuaian manfaat pupuk subsidi dengan kearifan lokal dan potensi daerah, serta mengusulkan penambahan komoditas yang mendapat manfaat subsidi, tidak hanya terbatas pada sembilan komoditas tertentu. (Dilansir dari detik.com).
Sebagaimana jika dikaji lebih dalam lagi kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian mengatur mengenai bagaimana pengadaan dan penyaluran pupuk hasil subsidi dari pemerintah yang pemanfaatannya digunakan untuk kebutuhan petani atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
Dalam artikel milik Gabriel de la Paz yang berjudul "Citizenship Identity And Social Inequality", Gabriel membuka paragraf pertama dengan menegaskan bahwa identitas kewarganegaraan selalu berkait dengan dua hal, yakni status hukum / hak dan akses sumber daya sosial dan ekonomi. Dalam konteks kelangkaan pupuk, teori ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan hak dan akses petani terhadap pupuk sebagai bagian dari identitas kewarganegaraan, agar solusi yang diambil tidak memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di kalangan petani. Menerapkan pertanian berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Ini berarti menggunakan sumber daya secara efisien dan menjaga lingkungan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mungkin sulit diperoleh dari negara-negara yang sedang mengalami konflik. Solusi lainnya adalah dengan mencari sumber bahan baku pupuk dari berbagai sumber. Dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tertentu, seperti Rusia dan Ukraina, risiko kelangkaan pupuk bisa diminimalkan. Kita juga perlu mengevaluasi kebijakan distribusi dan subsidi pupuk. Dengan membuka lebih banyak kios pupuk dan bekerja sama dengan badan usaha lokal, serta menyesuaikan alokasi anggaran pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan daerah, distribusi pupuk bisa diperbaiki. Mengingat ketahanan pangan adalah masalah global, kolaborasi antarnegara dalam memastikan ketersediaan pupuk untuk mendukung produksi pangan secara global adalah langkah yang penting.
Menurut saya dengan memahami secara menyeluruh masalah kelangkaan pupuk dan solusi-solusi yang diajukan, diharapkan bahwa tindakan yang tepat dapat diambil untuk menanggulangi tantangan ini dan meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan para petani di Indonesia.
