Â
Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Di hadapan para anggota parlemen dan pejabat negara, Presiden menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui investasi strategis dan pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan besar tetap ada, apakah kebijakan yang diambil benar-benar membawa perubahan nyata atau hanya sebatas retorika politik? Â
Pembangunan dan Kesejahteraan: Ambisi Besar, Implementasi Tantangan
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun untuk tahun 2025, dengan fokus pada penguatan belanja modal dan efisiensi belanja non prioritas. Namun, implementasi program-program strategis menghadapi tantangan.
Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau jutaan anak dan ibu hamil, misalnya, masih terkendala koordinasi antar lembaga dan distribusi yang efektif. Program bantuan sosial lain, seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP, meski memiliki anggaran besar, kadang tidak tepat sasaran karena data yang tidak akurat atau tumpang tindih. Upaya perbaikan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sedang dilakukan, namun koordinasi dan kesiapan teknis masih menjadi tantangan utama.
Di sektor pangan, pemerintah menargetkan swasembada beras dengan surplus 4 juta ton, namun ketimpangan distribusi dan ketergantungan pada impor masih terjadi. Begitu pula di sektor energi, meski ada rencana transisi ke energi terbarukan 100% dalam satu dekade, realisasinya masih jauh dari target karena ketergantungan pada energi fosil.
Kemandirian Ekonomi: Ambisi Strategis atau Wacana Semata?
Pemerintah juga menaruh harapan besar pada inovasi dan teknologi. Rencana pembentukan Dana Abadi Kecerdasan Buatan (AI) bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat AI regional. Namun, hambatan seperti infrastruktur digital yang belum merata, kualitas sumber daya manusia yang belum siap, serta pendanaan riset yang terbatas, menjadi kendala serius.
Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 membutuhkan investasi besar, diperkirakan hingga Rp11.000 triliun. Tanpa strategi konkret untuk mendorong investasi, meningkatkan efektivitas program sosial, dan memperkuat kapasitas institusi, ambisi tersebut berisiko menjadi sekadar retorika politik.
Dari Retorika Menuju Aksi Nyata
Kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan ambisi besar untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, tanpa implementasi yang efektif, koordinasi antar lembaga, dan perhatian serius terhadap tantangan di lapangan, kebijakan tersebut bisa terjebak dalam retorika semata.
