Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Salah satu fokus utamanya adalah memperluas akses layanan keuangan agar seluruh masyarakat bisa menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional hingga 2045. Melalui kerja sama antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah memastikan kebijakan inklusi keuangan berjalan hingga ke daerah.
Capaian inklusi keuangan Indonesia kini sudah mencapai 92,74%, menandakan semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan layanan keuangan formal. Namun, tingkat literasi keuangan baru 66,64%, sehingga edukasi dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas untuk memperkecil kesenjangan.
Berbagai program terus dijalankan, seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah membuka lebih dari 58 juta rekening pelajar, serta Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Sektor Prioritas (K/PSP) yang menyalurkan hampir Rp50 triliun bagi jutaan penerima manfaat. Program ini menjadi bukti nyata bahwa akses keuangan dapat membantu masyarakat tumbuh mandiri dan memperkuat ekonomi daerah.
Menko Airlangga Hartarto juga mendorong TPAKD di seluruh Indonesia agar aktif mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, energi bersih melalui PLTS Desa, dan PINTAR. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis dapat membangun ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan siap menuju Indonesia Emas 2045.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
