Menko Airlangga: Indonesia Bisa Jadi Juara Dunia Ekonomi Syariah, Ini Alasannya!

Indonesia terus menggali potensi ekonomi dan keuangan syariah karena dampaknya sangat besar bagi perekonomian nasional. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global, dengan kekuatan utama pada fashion muslim, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Namun, masih ada peluang besar untuk memperkuat sektor makanan halal, keuangan syariah, serta media dan rekreasi.

Dalam sektor pakaian muslim, kebutuhan konsumen mencapai sekitar USD20 miliar atau Rp289 triliun. Sementara industri makanan-minuman syariah, yang di Indonesia wajib bersertifikat halal, nilainya mencapai USD109 miliar atau Rp1.000 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, Rabu (8/10 mengatakan jika kepatuhan syariah terus ditingkatkan, Indonesia bisa menyalip posisi ketiga dunia menjadi nomor satu dalam waktu tidak lama. Sebab, kinerja ekonomi syariah di dalam negeri juga menunjukkan tren positif. Pangsa usaha syariah dalam PDB terus naik, sertifikasi produk halal melonjak, ekspor produk halal semakin kompetitif, dan aset keuangan syariah diperkirakan akan tumbuh lebih dari Rp10.000 triliun pada 2025. 

Pemerintah pun menempatkan ekonomi syariah sebagai prioritas nasional dalam RPJPN 2025-2045, dengan fokus memperkuat keuangan syariah, dana sosial untuk pengentasan kemiskinan, industri halal dan UMKM, serta regulasi dan kelembagaan yang lebih kuat.

Guna memperkuat kemandirian ekonomi dan pertumbuhan inklusif, Menko Airlangga menyebutkan beberapa strategi. Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah lewat skema seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Selama 10 tahun terakhir, KUR Syariah menyalurkan Rp75 triliun untuk 1,3 juta debitur, sementara Bullion Bank sejak Februari 2025 telah menyalurkan 45 ton emas yang dapat dimanfaatkan untuk wakaf produktif. Menurut Menko Airlangga, industri emas nasional yang memproduksi hampir 110 ton per tahun bisa menjadi dasar ekonomi syariah yang tahan gejolak global.

Kedua, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah di seluruh Indonesia melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI). Ketiga, mempercepat digitalisasi dengan integrasi sistem SIHALAL, platform wakaf digital, dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal ke pasar global.

Sinergi antara pembiayaan, literasi, dan digitalisasi ini diyakini bisa membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah juga mendorong inovasi melalui Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah, perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia, serta pengembangan empat Kawasan Industri Halal dan Indonesia Islamic Financial Center.

Bagi Menko Airlangga, ekonomi syariah bukan sekadar soal halal atau haram, tapi jalan menuju pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan kerja sama semua pihak, ekonomi syariah diharapkan menjadi motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045.