 Pemerintah makin serius bikin kebijakan berbasis data. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem data yang modern dan kredibel adalah kunci agar pembangunan lebih tepat sasaran.
Langkah konkretnya? Penandatanganan MoU antara Dewan Nasional KEK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri (HKI). Tujuannya jelas: saling berbagi dan mengembangkan data soal kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI), biar pengambilan keputusan nggak lagi pakai asumsi.
Penandatanganan ini juga disaksikan oleh jajaran penting---dari Menteri Investasi Rosan Roeslani, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Kepala BPS Amalia Widyasanti.
Dan datanya memang menggembirakan. Sampai akhir 2024, total investasi di KEK sudah tembus Rp263,4 triliun. Tenaga kerja yang terserap? Lebih dari 160 ribu orang. Nilai ekspor? Capai Rp61,71 triliun.
Perusahaan yang beroperasi pun makin banyak, sekarang ada 403 pelaku usaha. Bahkan di awal 2025 saja, investasi KEK sudah melampaui capaian tahun lalu---tembus Rp17,5 triliun di kuartal pertama!
Sektor yang digarap juga makin beragam: dari manufaktur, pariwisata, kesehatan, sampai digital. Semua ini jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi ke depan.
Saat ini, data investasi sudah terintegrasi lewat sistem LKPM di Kementerian Investasi, dan data ekspor tercatat lewat sistem PPKEK dari Bea Cukai dan Kemenkeu. Satu langkah penting menuju kebijakan yang benar-benar berdasar angka, bukan wacana.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
