Alasanku Menolak Kenaikan Harga BBM

Saya juga melihat bahwa bantuan langsung senilai Rp150.000/ bulan  yang dirancang pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak tidak efektif dan tidak menutup kenaikan harga pasca pencabutan BBM bersubsidi. Asumsi yang dipakai bahwa pertambahan inflasi sebagai dampak dari kenaikan BBM bersubsidi sebesar 1-2% adalah sebuah kenaifan. 

Sangat naif jika asumsi Rp 150.000 akan meningkatkan daya beli masyarakat. Katanya, nominal uang bantuan itu setara dengan 6% dari total anggaran belanja masyarakat selama sebulan. Jadi asumsi menurut pemerintah bahwa inflasi yang bertambah 2% bisa ditutup dengan bantuan bahkan daya beli masyarakat miskin penerima bantuan masih surplus 4%.  

Bagaimana pun ini adalah sebuah pandangan sesat dan menyederhanakan realita. Karena asumsi 1-2% tersebut merupakan rata-rata dalam puluhan katogeri barang dan jasa. Dalam ukuran parsial, komoditas pangan yang merupakan tempat akhir uang masyarakat dibelanjakan, perubahan harganya sudah lebih dari 10%. Sehingga insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah tidak menutup selisih pengeluaran konsumsi rakyat kecil.

Lalu mengingat juga bahwa perekonomiam makro Indonesia belum pulih sempurna pasca pandemi covid-19, kebijkan menaikan BBM ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi yang berasal dari kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi yang dimaknai sebagai turunya nilai rupiah terhadap suatu komoditas akan menurunkan daya beli masyarakat. 

Daya beli yang berkurang kemudian akan berdampak pada turunya skala produksi. Jika produksi turun, akan berdampak pada pengurangan penggunaan variabel input produksi, dalam hal ini, ada potensi besar PHK tenaga kerja. Sehingga kami memandang bahwa, kenaikan BBM ini akan selain menimbulkan inflasi, juga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran yang pada giliranya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.