PARTAI Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/08/2020).
Salah satu agenda penting dari KLB tersebut adalah mendaulat atau mengesahkan kembali, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai berlambang kepala burung Garuda tersebut, untuk masa jabatan 2020 - 2025.
Tidak ada yang aneh dengan terpilihnya kembali mantan Danjend Kopasus era rezim Soeharto tersebut, karena memang jauh-jauh hari sudah bisa ditebak. Pasalnya, hingga saat ini belum tampak sosok kader lain yang mampu menandingi kapabelitas, kredibelitas, maupun popularitas Prabowo Subianto.
Dalam sebuah organisasi politik, sosok sentral seperti mantan suami Titiek Soeharto itu mutlak dibutuhkan, guna mendongkrak elektoral partai.
Ada hal menarik dari penyelenggaraan KLB Partai Gerindra tersebut. Hal menarik tersebut adalah :
Pertama, tentu didaulatnya kembali Prabowo menjadi nahkoda Partai Gerindra untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Dengan begitu, semakin kuat dugaan, karpet merah menuju pencalonan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, mutlak milik figur yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Itu berarti, peluang Sandiaga Uno untuk dicalonkan atau mencalonkan diri melalui kendaraan politik Partai Gerindra semakin menipis. Saya tidak berani bahwa peluang mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini tertutup, karena sebagaimana diketahui dalam politik tidak ada hal pasti.
Bisa saja dalam beberapa tahun kedepan, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi, sehingga Prabowo Subianto tidak bisa dicalonkan atau mencalonkan diri. Siapa tahu?
Kedua, hanya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang diundang.
KLB Partai Gerindra diselenggarakan secara fisik dan virtual ini tidak banyak mengundang banyak tokoh-tokoh politik tanah air. Yang diundang hanyalah Megawati Soekarnoputri. Meski undangan tersebut hanya dilakukan secara virtual.
Saya melihatnya, hal itu merupakan kode keras, bahwa hubungan Gerindra dengan PDIP semakin mesra, setelah dalam dua Pilpres terakhir berada pada sisi yang saling bersebrangan.
Dari kacamata politik, boleh jadi dengan hanya diundangnya Megawati Soekarnoputri dalam KLB Gerindra, merupakan bagian dari strategi dan lebih mempererat tali komunikasi kedua partai dalam menghadapi agenda politik nasional.
Sebagaimana diketahui dalam menghadapai Pilkada serentak 2020, kedua partai juga banyak menjalin koalisi bersama di beberapa daerah pemilihan. Selain itu, ada satu agenda politik yang jauh lebih besar, yakni Pilpres 2024.
Anggapan ini sebenarnya sempat di bantah oleh Andre Rosiade, dalam acara telewicara yang ditayangkan langsung oleh Televisi CNN Indonesia, Sabtu malam (8/8/2020). Menurutnya, undangan yang dilayangkan oleh partainya terhadap megawati karena kapasitasnya sebagai mantan presiden ke-5.
Tentu, sah-sah saja jika Andre berpendapat demikian. Namun, jika bicara mantan seorang presiden, mengapa Partai Gerindra tidak mengundang Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bukankah, dia juga mantan presiden?
Bagi saya, jawaban Andre itu hanyalah alasan klise khas politisi. Namun, tanpa dia sadari, jawaban itu bagi saya terlalu mudah ditebak.
Pertama, Pertai Gerindra dan Prabowo memang tidak memiliki kepentingan politik kuat dengan Partai Demokrat dan SBY.
Bagi Gerindra, berbaik-baik dengan Partai Demokrat justru dikhawatirkan akan menjadi bumerang. Karena, takut akan menyinggung perasaan Megawati yang selama ini hubungannya dengan Partai Demokrat dan SBY kurang harmonis.
Jika PDIP dan Megawati tersinggung, tentu bakal menjadi kerugian besar, khususnya bagi Prabowo Subianto, menuju Pilpres 2024.
Kedua, sebagaimana saya bahas di atas. Diundangnya Megawati tak lepas dari ingin menjaga hubungan baik diantara keduanya, agar rencana dan strategi politik yang telah dirancang selama ini semakin erat.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kedua partai, khususnya Megawati dan Prabowo digadang-gadang akan berkoalisi pada Pilpres 2024. Dalam hal ini, PDIP kemungkinan besar akan mengusung nama Puan Maharani sebagai pendamping Prabowo Subianto.
Atau, jika pada perjalanannya nanti, nama Puan Maharani tidak cukup layak untuk dicalonkan, karena elektabilitasnya jeblok. PDIP masih punya satu kader lagi yang cukup mumpuni secara elektabilitas. Dia adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Itulah hipotesis sederhana saya. Tentu semuanya dikembalikan lagi pada para pembaca. Seperti yang saya bilang, dalam politik tidak ada hal pasti. Kita yang berada di luar ring hanya bisa meraba-meraba tentang arah yang bakal terjadi kedepannya.
Salam
