Australia dan Gaza: Posisi Politik Australia dalam Pidato Perdana Menteri di UN General Assembly

Tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza merupakan isu kontroversial yang memicu kecaman dari berbagai negara. Namun, tidak semua negara merespons isu ini dengan sikap yang sama. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa tindakan genosida yang terjadi di Gaza bukan hanya tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetapi juga merupakan arena politik global untuk kepentingan masing-masing negara. Dalam pidato Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada United Nations General Assembly (UNGA) di New York, Amerika Serikat, dapat terlihat bagaimana posisi politik luar negeri Australia yang menyeimbangkan antara nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan geopolitik dengan negara Barat, khususnya Amerika Serikat.

Melalui pidatonya di UNGA New York pada 25 September 2025, Anthony Albanese menyatakan bahwa Australia mendukung adanya gencatan senjata (ceasefire), pembebasan sandera, dan mengakui negara Palestina. Selain itu, Australia mengatakan bahwa masa depan Gaza tidak seharusnya dikontrol oleh Hamas. Anthony Albanese menyatakan dukungan Australia terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai solusi internasional untuk menyelesaikan genosida yang terjadi di Gaza. Langkah yang diambil oleh Australia menunjukkan posisi politik luar negeri Australia yang berupaya menyeimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan kepentingan geopolitiknya. Walaupun Australia merupakan sekutu dekat Amerika Serikat yang berpihak pada Israel, tetapi keputusan Australia untuk mengakui Palestina secara resmi memperlihatkan perubahan arah diplomasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Australia berusaha menunjukkan nilai-nilai kemanusiaannya, tetapi masih terikat atau teraliansi dengan negara Barat.

Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di UNGA New York menegaskan posisi Indonesia terkait genosida yang terjadi di Gaza. Prabowo Subianto dalam pidatonya menyatakan, “And today, we must never be silent while Palestinians are denied the same justice and legitimacy in this very hall.” Ia menegaskan bahwa dunia harus bertindak atas genosida yang terjadi di Gaza dengan memberikan pengakuan dan keadilan yang setara bagi Palestina sebagaimana yang diterima oleh negara-negara lain. Selain itu, Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa Indonesia mendukung adanya solusi dua negara (two-state solution). Presiden Indonesia ini menegaskan bahwa Palestina harus mendapatkan kemerdekaannya, namun menurutnya perlu adanya jaminan atas keamanan Israel agar perdamaian dapat terlaksana dengan adil.

Dari perspektif kekuasaan (power),  posisi politik Australia dalam pidato Anthony Albanese di UNGA dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kekuasaan merupakan kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain, sehingga keputusan atau tindakan negara-negara tersebut sejalan dengan kepentingannya. Walaupun Australia menegaskan dukungan terhadap gencatan senjata (ceasefire) dan solusi dua negara (two-state solution) untuk menyelesaikan genosida yang terjadi di Gaza, namun Australia berusaha agar pernyataan yang dikeluarkannya tidak merusak hubungan dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutunya. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa posisi politik Australia dalam pidato Anthony Albanese di UNGA tetap berhati-hati untuk menjaga kepentingan geopolitiknya.