Blangpidie, Aceh Barat Daya (06/07/2020) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengadakan kegiatan pembekalan petugas pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang bertempat di Aula Bappeda kabupaten setempat, Senin (06/07/2020).
Kegiatan pembekalan tersebut berlangsung selama 3 hari terhitung mulai tanggal 6 - 8 Juli, serta diikuti oleh 152 peserta dari desa atau gampong yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Peserta notabenenya adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/keuchik gampong untuk mengelola aplikasi SIKS-NGÂ (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) di masing-masing gampong. SIKS-NG merupakan aplikasi produk Kementerian Sosial sebagai sarana pengelolaan satu data terpadu nasional untuk solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Dalam kegiatan itu hadir Kepala Bappeda Kabupaten Abdya Firmansyah, S.T dan Plt. Kadis Sosial Liza Marfandi, S.TP.
Pada kesempatan itu, Firmasnyah, S.T menyampaikan bahwa data DTKS sangat penting karena akan menjadikan rujukan pihak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial.
"Data DTKS ini sangat penting, dikarenakan pada saat penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah nantinya data yang digunakan sebagai rujukan adalah data DTKS," ungkap Firmansyah, S.T
Selain itu pada kesempatan yang sama, Plt kadis Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya Liza Marfandi, S.TP meminta kepada peserta operator SIKS-NG untuk lebih serius dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pembekalan pemutakhiran data DTKS yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten ini. Karena menurutnya operator SIKS-NG adalah kunci pemegang data terkait keberadaan rumah tangga miskin yang ada di gampong.
"Kepada adek-adek operator agar mengikuti pembekalan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, jangan main-main dengan data karena menyangkut kesejahteraan masyarakat di gampong", imbuh Liza Marfandi
Liza Marfandi juga menambahkan sebelum dilakukan penginputan oleh operator, demi keakuratan data pihak gampong harus melakukan musyawarah gampong terlebih dahulu guna memverifikasi kelayakan rumah tangga layak atau tidak masuk dalam data DTKS.Â
Pasalnya, selama pandemi covid-19 ini banyak permasalahan yang muncul akibat ada data rumah tangga yang diinput sebelumnya tidak benar oleh gampong. Apalagi banyak operator baru saat ini sehingga pemutakhiran data DTKS tersebut enggan diperbaharui.
"Data rumah tangga harus diinput dengan benar, yang kaya dan yang mampu jangan diinput" kata pria yang pernah menduduki jabatan Kepala Bappeda Abdya itu
