Pasca serangan teror bom beruntun di Surabaya beberapa waktu lalu, semua pihak saling menuding dan menyalahkan. Yang DPR menyalahkan pemerintah karena, katanya, pemerintahlah yang menunda RUU Terorisme, sementara pemerintah mendesak DPR agar segera diselesaikan. Sebab sudah hampir dua tahun RUU tersebut tak kunjung selesai.
Selain ribut-ribut antara DPR dan pemerintah, ada pula sejumlah pihak yang menuding bahwa peristiwa serangan teror bom di Surabaya tersebut merupakan tanggung jawab daripada pihak kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN). BIN dan Kapolri dinilai lemah. Puncaknya, Partai Gerindra bahkan sampai meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Sedih rasanya melihat para elit jadi kekanak-kanakan. Yang diributkan melulu soal jabatan, kekuasaan dan kedudukan. Di saat rakyat sedang berduka, mereka malah ribut saling sikut dan saling menyalahkan. Padahal, benar kata mantan Kepala BIN Hendropriyono, ganti Kapolri dan Kepala BIN atau tidak, itu bukan solusi, yang harus diganti adalah metodenya, caranya.
Namun, di balik keributan, saling tuding dan saling menyalahkan antar penguasa ini, ada satu pihak yang sepertinya jarang disinggung oleh publik bahkan oleh penguasa itu sendiri. Pihak tersebut yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Ya, BNPT sepertinya tidak pernah terdengar sama sekali gaungnya. Minim komentar dan bebas dari tudingan. Di saat DPR, Pemerintah, Kapolri dan BIN kena semprot dan bahkan banyak desakan agar Tito Karnavian dan Budi Gunawan dicopot dari jabatannya, Komjen. Pol. Suhardi Alius (Kepala BNPT) terlihat aman-aman saja, tentram, damai dan adem ayem.
Padahal, BNPTlah yang memiliki tanggung jawab besar untuk menangani dan mencegah aksi terorisme di Indonesia. Sejak awal dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, BNPT memiliki peran dan tugas untuk membendung segala macam hal yang berhubungan dengan terorisme.
BNPT merupakan lembaga negara non kementrian layaknya KPK, BNN dan lain sebagainya. Jabatan Kepalanya setara dengan menteri. kalau soal korupsi ada KPK, narkotika adan BNN, dan kalau soal terorisme tentu ada BNPT. Jadi, semua lembaga negara memiliki tugas dan perannya masing-masing.
Jadi, permintaan Gerindra kepada Jokowi agar mengganti BG dan Tito sepertinya bukan karena kinerja keduanya yang kurang maksimal, akan tetapi seperti ada muatan politis. Padahal, seharusnya, yang lebih pantas untuk diganti dan dicopot dari jabatannya adalah Kepala BNPT Suhardi Alius. Sebab dialah yang paling bertanggung jawab atas terjadinya teror bom beruntun di Surabaya kemarin. Bukan BG dan Tito.
Sebenarnya, kinerja BNPT seringkali dipertanyakan oleh sejumlah pihak, terlebih ketika terjadi bom di Sarinah beberapa waktu lalu. Kini, kinerja BNPT harus dan bahkan wajib dipertanyakan kembali. Kemana dan ngapain aja lembaga negara pimpinan Komjen. Pol. Suhardi Alius itu?
