Ketiga, KPU perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi petugas yang terlibat dalam Sirekap. Pelatihan yang lebih intensif dan program pendidikan yang relevan akan membantu meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas KPU dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.
Keempat, KPU perlu memperbaiki koordinasi internal dan komunikasi antara unit-unit yang terlibat dalam Sirekap. Koordinasi yang lebih baik akan membantu mengurangi keterlambatan dan memastikan kelancaran proses Sirekap.
Dalam kesimpulan, evaluasi terhadap Sirekap KPU yang bermasalah merupakan langkah penting untuk meningkatkan integritas dan transparansi Pemilu di masa depan.Â
Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada, serta menerapkan solusi yang tepat, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.
