Kebijakan mengakhiri kebebasan bermigrasi warga Uni Eropa segera setelah Inggris keluar dari perhimpunan negara-negara Eropa (populer dengan istilah Brexit, British Exit, -pen.) tanpa mencapai kesepakatan sesuai harapannya dinilai akan menjadi langkah politik yang gegabah dan bisa memicu perseteruan antar bangsa-bangsa di Eropa.
Pernyataan di atas dilontarkan oleh The3million, sebuah kelompok warganegara yang merepresentasikan hak-hak bangsa Uni Eropa di kawasan Inggris; menanggapi berita bahwa Sekretaris Departemen Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, bermaksud memberlakukan peraturan-peraturan baru yang lebih ketat di area perbatasan antar negara pada 31 Oktober 2019 malam mendatang bila Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa membawa kesepakatan yang diinginkan (The Guardian, 19 Agustus 2019).
Sebuah dokumen internal pemerintah Inggris sempat beredar, di dalamnya berisikan berbagai detil rencana alternatif untuk menjaga kebebasan migrasi sampai Januari 2021 dan mengijinkan para imigran asal Uni Eropa yang datang ke Inggris untuk mengajukan permohonan tinggal sementara  di bawah aturan 'status menetap' yang sudah ada.
Namun beberapa sumber di Departemen Dalam Negeri Inggris mengatakan pada  Times bahwa dokumen tersebut tidak merefleksikan pemikiran mereka dan itu berarti kebebasan bergerak para pendatang dari negara-negara Uni Eropa akan berakhir,"... pada 31 Oktober bila kami keluar tanpa kesepakatan."
"Gagasan mendadak untuk mengakhiri kebebasan migrasi per 31 Oktober bila tak ada kesepakatan adalah langkah politik yang gegabah."Ujar Nicholas Hatton, pendiri grup The3million,"Itu sama artinya menistakan jaminan perdana menteri Inggris pada warganegara Uni Eropa yang diberikannya baru tiga minggu lalu."
Di tengah beredarnya berita bahwa pemerintah Inggris ingin melakukan perubahan melalui instrumen hukum, yang berarti bahwa anggota parlemen hanya akan diminta untuk mendukung langkah setelah implementasinya, The3million mengatakan rencana itu bisa memicu terjadinya diskriminasi massal.
Kelompok itu memperbarui seruannya agar semua warga negara Uni Eropa secara otomatis diberikan status menetap serta menuduh perdana menteri, Boris Johnson, telah merusak janjinya untuk menjamin hak dan perlindungan warganegara Uni Eropa.
"Kalau tidak (diberikan status menetap), ini akan membuka pintu bagi diskriminasi massal dalam situasi yang tidak bersahabat dengan majikan, tuan tanah, bank, serta NHS akibat tidak dapat membedakan antara warga negara Uni Eropa yang berhak untuk hidup - bekerja di Inggris dan mereka yang tidak."
Seorang jurubicara Departemen Dalam Negeri mengungkapkan pada  Independent bahwa," Sekretaris Departemen telah secara jelas mengutarakan niatnya untuk mengambil alih kendali atas perbatasan-perbatasan kami dan kebebasan migrasi setelah 31 Oktober,"Paparnya,"Mengakhiri kebebasan migrasi berarti kami tidak lagi memberikan akses tanpa batas-tanpa pengawasan bagi warga Uni Eropa saat mereka datang kemari untuk mencari pekerjaan."
Menteri Dalam Negeri Barandon Lewis minggu lalu menyatakan lebih dari 1 juta orang telah diberikan 'status menetap' atau 'status pra menetap' sesuai prosedur dari total 1,038,100 orang yang mengajukan permintaan per 31 Juli 2019 lalu. Sementara itu batas akhir pengajuan penetapan status versi Uni Eropa bila Inggris keluar tanpa kesepakatan adalah 31 Desember 2020.
