Tinggal menunggu keputusan KPU, maka sudah bisa dipastikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024-2029. Berdasarkan data ilmiah, suara yang mereka dapatkan melalui proses pemilu di tanggal 14 Februari itu berkisar di angka 58%. Alhasil, saat ini kita tinggal bagaimana mengawal agar Prabowo-Gibran menuntaskan apa yang telah ditargetkannya.
Salah satu tugas yang tercantum dalam visi-misi mereka adalah upaya untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah. Sebab kita perlu mengakui bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua konsep penting dalam upaya membangun Indonesia yang lebih inklusif dan merata.
Desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sementara otonomi daerah mencakup hak pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Kedua konsep ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Program Jangka Panjang
Dalam konteks pasangan calon Prabowo-Gibran, peran dan komitmen mereka terhadap desentralisasi dan otonomi daerah perlu diperhatikan secara cermat. Prabowo Subianto dengan segala pengalamannya tentu memiliki pemahaman yang dalam tentang pentingnya memberdayakan daerah-daerah di Indonesia untuk mengelola sumber daya dan pembangunan mereka sendiri. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, sebagai seorang tokoh muda yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan bisnis dan pemerintahan daerah sebagai Wali Kota Surakarta, juga bisa diharapkan memiliki wawasan yang baik tentang bagaimana menggerakkan desentralisasi dan otonomi daerah.
Ada beberapa faktor mengapa program ini menjadi penting. Desentralisasi dan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Ini membantu dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di daerah-daerah perkotaan atau di sekitar pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil dan pedesaan.
Selanjutnya, dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri, desentralisasi dan otonomi daerah memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas pembangunan di daerah mereka.
Desentralisasi dan otonomi daerah juga akan mendorong pengembangan kapasitas administratif di tingkat lokal. Ini termasuk pelatihan pegawai pemerintah daerah, pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, dan peningkatan infrastruktur administratif lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.
Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka sendiri, desentralisasi dan otonomi daerah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tingkat lokal. Hal ini dapat menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya tarik bagi investor lokal maupun asing.
Keteguhan paslon Prabowo-Gibran dalam upaya desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kualitas kepemimpinan mereka. Walaupun tetap saja, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap visi, rencana, kemampuan, keterbukaan, dan integritas mereka dalam mewujudkan konsep-konsep tersebut demi pemerataan pembangunan di Indonesia.
