Lalu DPR yang katanya banyak diwakili artis untuk industri kreatif? Halah nanya mulu, DPR lagi yang ditanya.
Eh tapi sebentar deh, penulis rasa perlu DPR kunjungan kerja ke Korsel. Karena disana pola kekinian yang muncul langsung disambut pemerintah dan dewan untuk menggodok undang-undang yang menjadikan 'kekinian' tadi langsung jadi hits dan disebar secara sistematis ke seluruh dunia, pemasukan ke negara? So pasti.
Boleh KunKer, asal ajak para blogger jadi kerjanya enggak asal-asalan. Ngasal dikit, tulis!.
Penulis tentu tidak tahu sistemnya seperti apa, karena penulis bukanlah pelaku melainkan hanya obral tulisan. Tapi penulis akan mendukung 100 persen apabila Nadiem Makarim menjadi Menteri Ekonomi Kreatif atau setidaknya penasehat kementerian. Untuk sektor ini, kita butuh pemimpin dari Gen Y, yang kreatif, imajinatif dan berdaya juang.
So, masih ngeributin jatah Menteri dari Parpol? Ke laut aja.
Tenaga Asing, hambatan atau persaingan?
Beberapa waktu lalu kita membaca berita 'serbuan tenaga asing' masuk ke Indonesia. Apa yang kita lakukan? Kita menghujat, kita mendesak pemerintah dan dewan membuat undang-undang agar membatasi tenaga asing masuk ke negara kita, kalau perlu usir. Dan sayangnya hujatan di sosial media dilakukan oleh mayoritas Gen Y, Gen yang melek teknologi.
Amit-amit jika generasi kita ternyata generasi pecundang yang takut menghadapi asing. Mereka tidak akan membunuh kita kok, mereka tidak bawa senjata. Apa ini buntut trauma dijajah 350 tahun lebih?
Lupakan bahwa kita kaya, lupakan leyeh-leyeh. Ya betul kita akan dijajah, kita akan dijajah oleh penjajahan intelektual. Mau tidak mau, karena kaset Koes Plus tidak bisa di rewind lagi, sudah kusut. Zaman berubah, generasi berubah. Kita harus hadapi, bukan dengan kekuatan, tapi dengan intelektual.
Curi dengar dari sini, bahwa India sudah melancarkan 'serangan' diaspora intelektual. Di 2016, pemerintah India mewajibkan setiap lulusan baru dari tingkat STM hingga sarjana untuk bersertifikat profesional. Dengan sertifikat mereka memiliki nilai lebih untuk menjadi tenaga kerja profesional di luar negeri. Jika terkendala biaya maka pemerintah akan memfasilitasi. Dan mereka sangat fokus.
Penulis tertarik dengan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid yang mewajibkan TKI harus mendapat pelatihan dan bersertifikat. Dan memang sudah ada kemajuan. Gaji perawat asal Indonesia di negara penulis bekerja bisa 2000 USD per bulan, gaji pelayan di mall 1000 USD per bulan, apalagi yang bersertifikat teknisi, TKI kita bisa dapat lebih dari 2000 USD per bulan. Bangga jika taraf hidupnya meningkat.
Masalahnya, jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah umur produktif di Indonesia, baru 5 persennya tenaga kerja kita di dalam dan diluar negeri yang bersertifikat. Jadi jangan heran kalau negara lain merasa lebih baik memakai tenaga kerja dari negaranya sendiri ketimbang pakai tenaga kerja kita untuk bangun proyek di Indonesia.
