Korupsi perbuatan yang tidak akan pernah ada pemakluman. Korupsi perbuatan yang dilakukan seorang pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri yang secara sengaja karena adanya peluang. Korupsi bukan hal yang dilakukan karena kekhilafan semata, karena itu butuh waktu yang panjang.
Apakah kekhilafan seorang pejabat publik terjaga ? Terjaga khilafnya untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi bukan sekedar perkara jumlah nominal uang yang dikantongi untuk kepentingan personal. Ini juga perkara pemimpin merusak kepercayaan yang telah rakyat berikan, penyalahgunaan wewenang dan kesempatan dia untuk membuat Indonesia lebih maju. Korupsi adalah pengkhianatan  atas sumpah jabatan.
Pencalonan eks koruptor  di pemilu tahun 2019 ini adalah permasalahan kompleks luar biasa. Setiap warga negara memang berhak ikut serta berpartisipasi membangun negara termasuk eks koruptor, tetapi apakah tidak ada cara lain mereka berpartisipasi? Seperti mereka membantu rakyat dengan membuatkan pelatihan kerja untuk penanggulangan kemiskinan. Berkontribusi dengan membuat kelompok tani, kerajinan tangan dan sekolah gratis untuk anak tidak beruntung.
Kenapa eks koruptor kembali nyaleg, kenapa tidak ternak lele dengan masyarakat sebagai bentuk aktualisasi diri perannya untuk rakyat. Apakah konstribusi peran mereka untuk rakyat hanya bisa menjadi anggota legeslatif. Caleg eks koruptor naik dengan rekam jejak di masalalu buruk memang pantas untuk dipertanyakan.
Sebagai pribadi selain mempertanyakan akan kinerja caleg eks koruptor, saya juga mempertanyakan tentang partai yang mengangkat caleg eks koruptor. Sedangkal pemahaman saya tentang partai adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Apakah mereka mengangkat caleg eks koruptor dengan tujuan memperkaya kolompok partai tersebut?
Prasangka buruk sebagai seorang yang memiliki hak suara untuk negara Indonesia yang lebih maju ini harus saya pertahankan kepada partai politik yang membawa eks koruptor masuk Senayan. Saya salut dan optimis terhadap konsistensi Partai Nasdem dalam perannya membangun Indoensia lebih maju dengan tidak membawa eks koruptor kembali memangku jabatan di pemerintahan. Terlebih dengan adanya himbuan dari KPK agar caleg eks koruptor tidak dipilih kembali, sebagai lembaga pemberantasan korupsi memang harus melakukan penghimbuan sejak dini agar calon pemilih tidak memberikan peluang eks koruptor menjadi koruptor kembali.Â
Partai Nasem yang mengusung Jokowi-Ma'ruf di pilpres ini sebuah hubungan koalisi yang sangat tepat. Jokowi dengan tujuan pemerintahan Indonesia bebas korupsi, Nasdem dengan politik tanpa maharnya dan tidak mengangkat eks koruptor sebagai wakil dalam pemerintahan. Langkah awal agar KPK tidak bekerja terlalu berat nantinya. Himbuan dari KPK tidak memilih mantan eks koruptor dapat dijadikan semangat para caleg nasdem memperoleh jumlah suaranya. Semua bisa optimis dengan Indonesia maju tanpa korupsi.
