Pekalongan -- Jum'at (20/10) Hazmi Saefi mewakili Kanwil Kemenkumham (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi) Jawa Tengah laksanakan monev (monitoring dan evaluasi) di Rutan Pekalongan dalam hal pengisian pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi.
Bertempat di ruang rapat Rutan Pekalongan, Hazmi Saefi bersama Kepala Rutan, Sastra Irawan serta pejabat struktural membahas evaluasi yang akan ditindaklanjuti di bulan November serta laporan B12 atau laporan akhir tahun.
Hazmi Saefi menyoroti bahwa beberapa data dukung milik Rutan Pekalongan masih memiliki kekurangan, seperti IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang kekurangan responden, terutama responden dari masyarakat.
Sastra Irawan menanggapi dengan lapang hati karena dalam pelaksanaannya memang penyebaran angket IPK dan IKM kurang masif di masyarakat umum. Selama ini IPK dan IKM hanya diisi oleh pegawai dan keluarga WBP (Warga binaan Pemasyarakat) saja, sedangkan pengunjung lain terlebih masyarakat umum masih jarang.
Padahal, hal ini memiliki dampak penting bagi monev internal yang mengoreksi petugas dalam melayani stake holder serta sarpras (sarana-prasana) yang menunjang kebutuhan pengunjung. Tak hanya persoalan formal terkait laporan, monev dari Kanwil ini menjadi semangat bagi Rutan Pekalongan dalam meningkatkan layanan publik serta perbaikan tata organisasi.
-Humas Rutan Lodji
