Memahami Proxy War

Istilah "proxy war" atau perang proksi, belakangan ini. Bagi masyarakat awam mungkin lebih sederhana memahami isu ini lewat pengalaman penjajahan di masalalu, dimana ketika itu sejarah mencatat adanya politik pecah belah (devide et impera) oleh penjajah Belanda untuk menguasai bumi Indonesia. Lewat cara-cara adu domba diantara komponen bangsa itulah salahsatu upaya guna melemahkan kekuatan suatu negara sebelum perang konvensional (perang fisik) dilakukan. Strategi pelemahan demikian adalah sebuah cara yang dianggap efisien (low cost) dalam teori perang. 

Namun dewasa ini, seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis internet, maka terminologi, konsep maupun karakteristik perang telah bergeser, yakni dari semula hanya perang konvensional menuju kepada perang asimetris (semisal perang gerilya), perang hibrida (konvensional, asimetris dan perang informasi) serta perang proksi (proxy war). 

Jika didalam perang konvensional, perang asimetris dan hibrida beban biaya perang demikian besar, namun tidak demikian halnya dengan perang proksi, perang ini menggunakan cara cara licik, penuh muslihat (tricky), yakni memakai pihak ketiga untuk menaklukkan lawan, proxy artinya wakil, jadi perang proxy adalah memberikan "mandat" perang kepada pihak ketiga, biasanya menggunakan negara lain yang lebih kecil atau bisa pula menggunakan aktor non negara seperti ormas, LSM, kelompok masyarakat atau bisa juga melalui perseorangan. 

Dalam istilah A.Mumford (2013), pemegang mandat perang proksi hanyalah kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya, lewat cara menghindari keterlibatan langsung, atau dalam istilah Jawa, disebut sebagai "Nabok nyilih tangan uwong ". artinya menampar, memukul dengan meminjam tangan pihak ketiga. Menurut Budi Mulyana (2015) istilah proxy war pertama kali adalah untuk menggambarkan era Perang Dingin, konfrontasi secara tidak langsung antara negara-negara adidaya yang dilakukan melalui actor-aktor pengganti (substitute actor). Aktor-aktor ini bisa berupa negara yang lebih kecil atau actor non negara (non state actor). 

Ketika Perang Dunia kedua berakhir, konstelasi politik international kemudian terbagi menjadi dua poros, yaitu AS dengan negara-negara kapitalis liberal di satu pihak, dan dipihak lain Uni Soviet (Russia ketika itu) dengan negara-negara sosialis-komunis. Inilah yang melahirkan pola hubungan bipolaritas. Perang Dingin bukanlah perang terbuka antara AS dan Soviet namun justru yang terjadi adalah peperangan antara proxy alias "boneka" dari kedua negara tersebut, maka dikenallah istilah perang proksi atau Proxy War, Perang yang dimanfaatkan atau Perang Boneka. 

Kini terminologi perang proksi menjadi meluas, terutama dengan melibatkan perang informasi yang bertujuan menciptakan konflik-konflik internal. Perang proksiyang lebih membahayakan adalah jika pelakunya bukan negara (non state actor) dan sering sulit diidentifikasi dengan caranya yang senyap. Di dalam dunia intelijen ada dikenal cara-cara infiltrasi semacam gerakan bawah tanah (operasi clandestine), dimana cara-cara demikian bisa sangat mungkin digunakan oleh musuh musuh negara untuk menyemai bibit-bibit perang proksi di masyarakat. 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah berulangkali mengingatkan isu ini agar masyarakat menyadari pentingnya bersikap cerdas dan waspada melihat dan menilai aneka konflik global yang disulut oleh perang proksi dimana hal semacam ini bisa saja merembet ke Indonersia jika kita tidak waspada dan membentengi diri dengan pengetahuan yang komprehensif atas fenomena perang modern tersebut. 

Perang proksi sudah terjadi dan menjadi ancaman nyata yang menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkeluarga. Perang proksi justru tidak dilakukan melalui kekuatan militer, melainkan perang melalui beragam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui aspek sosial budaya, politik, ekonomi serta hukum. 

Indikasi perang proksi di Indonesia antara lain bisa terdeteksi dengan adanya gerakan-gerakan separatis, radikalisme beraliran kiri maupun kanan, gerakan gerakan demonstrasi yang didesain anarkis, pemberitaan media yang provokatif, tawuran pelajar, konflik horisontal termasuk kedalamnya peredaran narkoba, penyebaran pornografi, pornoaksi dan sex bebas hingga gerakan LGBT. 

Tujuan perang proksi pada akhirnya adalah penaklukkan suatu bangsa oleh bangsa lain yang berniat jahat menguasai teritori negeri dengan segala kekayaan alamnya, pertikaian di kawasan timur tengah dewasa inipun ditengarai adalah salahsatu model perang proxi, yang ujungnya adalah perebutan sumber-sumber minyak. Bagaimana cara mengenali gejala perang proksi dewasa ini ?, tentu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup atas hal tersebut. 

Yang pertamaadalah bagaimana kewaspadaan kita dari dalam untuk selalu membentengi diri dari setiap upaya membenturkan kepentingan diantara berbagai golongan masyarakat. Dalam hal ini bangsa Indonesia yang memiliki beragam kearifan lokal antara lain semangat bermusyawarah mestinya faham betul dalam bersikap, yakni tidak mudah termakan oleh isu-isu provokatif, baik yang beredar di dunia nyata maupun berita atau informasi yang beredar di ranah maya, dalam hal ini media sosial khususnya yang kini diakses oleh puluhan juta rakyat Indonesia.