Mohon tunggu...
Rudy W
Rudy W Mohon Tunggu... profesional

Selanjutnya

Tutup

Kandidat

Tidak Punya Ini, Anggota Legislatif Tidak Bisa Dilantik

18 Mei 2019   07:00 Diperbarui: 18 Mei 2019   07:28 0 1 0 Mohon Tunggu...
Tidak Punya Ini, Anggota Legislatif Tidak Bisa Dilantik
jogjapolitan.harianjogja.com

Jika caleg yang terpilih tidak mempunyai sertifikat dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka caleg yang bersangkutan tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif.

Untuk itu, bagi caleg yang pasti terpilih, KPK memberi batas waktu sampai 29 Mei, mulai hari ini termasuk Sabtu dan Minggu untuk melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Negara) baik secara elektronik maupun datang sendiri ke gedung KPK. Untuk itu KPK telah menyediakan 20 meja di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi.

"Selain untuk melayani LHKPN, sekaligus juga untuk konsultasi kalau diperlukan," kata jubir KPK Febri Diansyah.

Pelayanan LHKPN itu sendiri sudah resmi dibuka mulai Kamis (16/5/2019) meski kurun waktu resmi dari 22-29 Mei 2019.

Ada sekitar 19.000 legislatif yang harus memberikan LHKPN. Pelayanan sudah dibuka sejak Kamis (16/5/2019) karena sejumlah kabupaten/kota sudah tuntas rekapitulasi.

"Untuk jaga-jaga melubernya laporan sampai batas akhir waktu yang ditentukan," ujar Febri Diansyah, Kamis (16/5/2019).

Kelak akan ada total 17.340 anggota DPRD kabupaten/kota, 2.207 anggota DPRD provinsi, 136 anggota DPD, dan 575 anggota DPR, yang bakal diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019.

Bagi legislatif yang LHKPN nya sudah dinyatakan lengkap serta diverifikasi, maka dirinya akan diberikan sertifikat secara online. Sertifikat inilah yang bakal dipegang KPU sebagai syarat anggota legislatif untuk dilantik.

Memang Lembaga Antar Rausah KPK dalam tugasnya bersinergi dengan dengan peraturan yang ditetapkan KPU, harus punya sertifikat dari KPK.

Kalau tidak punya, maka anggota legislatif tidak bisa dilantik.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyatakan persyaratan sertifikasi LHKPN sebagai syarat pelantikan dimaksudkan agar menjadi dorongan anggota legislatif bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Wahyu Setiawan mencontohkan kejadian beberapa waktu lalu dimana dalam Pilkada serentak 2018 ada beberapa calon kepala daerah yang menjadi terduga perkara korupsi. Meski jumlahnya relatif sedikit, tapi hal itu bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada proses dan penyelenggara pemilu, kata Wahyu lagi.

Beberapa waktu lalu, persyaratan KPU ini sempat disorot oleh beberapa partai politik (parpol).

Sukmo Harsono, dari Partai Bulan Bintang (PBB) mengatur persyaratan LHKPN bagi legislatif tidak berdasar hukum. Menurut Sukmo, legislatif bukan aparat negara, bahkan mungkin hanya seorang mahasiswa atau tulang ojek. "Masak harus membuat LHKPN ke KPK?" ujar Suryo seraya menyatakan kalau hal itu menjadi persyaratan, maka bisa membatalkan caleg.

Sorotan lain datang dari Andi Nurpati (Partai Demokrat). Andi waktu itu menyarankan agar peraturan itu dicoret saja, karena tidak ada undang-undang. Tidak sesuai dengan UU," ujarnya.

Persyaratan legislatif harus membuat LHKPN tidak ada di UU Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilu. Menurutnya lagi, LHKPN hanya buat pejabat negara, caleg bukan pejabat negara.