Proteksi Otomotif Vietnam dan Adu Kuat Pabrikan Global

Dalam beberapa pekan terakhir, kolom ekonomi dan bisnis di berbagai media banyak diwarnai oleh berita terhentinya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam pasca pemberlakuan Keputusan Pemerintah Vietnam tentang Penyediaan Layanan Garansi Kendaraan Bermotor dan Layanan Pemeliharaan. Regulasi ini tertuang dalam Decree No. No.116/2017/ND-CP yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018.

Salah satu isi keputusan tersebut yang menjadi tajuk berita di Indonesia adalah kewajiban untuk memenuhi syarat kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan yang harus sesuai dengan standar Vietnam. Ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia yang sebelumnya berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) terombang-ambing menunggu mulusnya diplomasi antar negara. Dinamika ini bukan saja menyangkut diplomasi antar negara tetapi pertarungan antar korporasi global memperebutkan pasar ASEAN.

Latar belakang kebijakan

Penerapan kebijakan nontarif ini menunjukkan kekuatiran Vietnam atas potensi membanjirnya impor mobil utuh dari negara ASEAN di pasar domestik. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN Trade in Goods Agreements (ATIGA) yang disepakati oleh negara ASEAN, tarif bea masuk antar negara akan dikurangi untuk mendorong aliran perdagangan antar negara dan mendorong integrasi ekonomi se-kawasan. 

Sesuai dengan jadwal, Vietnam sepakat menerapkan tarif bea masuk 0% atas seluruh barang dari negara ASEAN per 2018 termasuk kendaraan bermotor. Sebagai gambaran, Vietnam megenakan bea masuk 50% terhadap impor mobil utuh sampai dengan tahun 2015 yang turun menjadi 30% sampai dengan 2017. Sejak 2018, tarif tersebut menjadi 0% sehingga akan menurunkan harga mobil impor dan mengancam penjualan mobil diproduksi lokal.

Sejauh ini industri otomotif Vietnam belum semaju industri sejenis negara ASEAN lain terutama Thailand dan Indonesia karena minimnya industri komponen pendukung di dalam negeri sehingga komponen dan spare part masih harus dipenuhi dari impor. Rantai produksi lokal yang belum terbangun dengan baik membuat kandungan lokal industri otomotif di Vietnam hanya mencapai 20% - 40%, sementara di Thailand dan Indonesia kandungan lokal secara rata-rata telah mencapai masing-masing 85% dan 75%. 

Rantai produksi dalam negeri yang lemah ini membuat biaya produksi mobil di Vietnam 20% lebih mahal dibandingkan negara pesaing. Namun dengan bea masuk 30%, pabrikan Vietnam sebelumnya masih menikmati keuntungan harga yang lebih rendah kira-kira 10%. Penghapusan bea masuk tentu saja akan membuat mobil impor lebih murah sekitar 20% dibanding produk lokal sehingga diproyeksikan tanpa adanya hambatan non-tarif, impor mobil Vietnam akan naik sekitar 30%-40%.

Dinamika domestik di Vietnam

Di dalam negeri Vietnam, penerapan hambatan non-tarif ini menjadi ajang perdebatan antara importir kendaraan bermotor dan pabrikan lokal. Toyota Motor Vietnam merespons kebijakan ini dengan mengajukan lisensi impor untuk produk mereka seperti sedan, kendaraan penumpang lain, dan truk serta berupaya memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikasi garansi dan jaminan pemeliharaan. 

Sejak rencana pembatasan impor ini beredar pada tengah tahun lalu,Toyota Vietnam telah berupaya mengajukan keberatan dan juga berbagai penyesuaian kepada pemerintah Vietnam. Di sisi lain, pabrikan kendaraan bermotor asal Korea Selatan seperti Hyundai mendukung penerapan ketentuan tersebut. Perbedaan sikap kedua korporasi global ini tidak lain adalah untuk memenangkan pasar Vietnam di saat pasar negara ASEAN lain telah dikuasai oleh korporasi asal negara Sakura.

Pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai-KIA, telah merakit produk mereka di Vietnam sejak tahun 2015. Nuansa kompetisi dengan pabrikan asal Jepang terus berlanjut hingga ketentuan pembatasan impor tersebut berlaku. Thaco, pabrikan lokal yang memproduksi mobil bermerk Hyundai, KIA, Mazda, dan juga Peugeot, berdalih bahwa penerapa uji keselamatan mobil harus diterapkan pada mobil impor karena hal tersebut juga berlaku pada mobil produksi dalam negeri.

Bagi Thaco, pembatasan impor dari sisi nontarif akan menjadi salah satu penentu masa depan perusahaan yang pada bulan September 2017, telah menandatangani kerja sama ketiga dengan Hyundai untuk merakit dan memasarkan mobil Hyundai di Vietnam. Pabrik baru kerjasama kedua korporasi yang berlokasi di Provinsi Ninh Binh, Vietnam Utara, akan memiliki kapasitas produksi 120.000 mobil penumpang dan 30.000 truk per tahun. Kalau mobil asal negeri Sakura dapat melenggang dengan bebas, perusahaan lokal ini dapat pingsan di rumah sendiri.

Implikasi bagi Indonesia dan upaya yang diperlukan

Bagi Indonesia, hambatan nontarif yang diterapkan Vietnam tersebut mengancam potensi ekspor mobil penumpang yang menurut BPS pada periode Januari-November 2017 tercatat sebesar USD 241 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Menurut Gaikindo, jumlah mobil yang diekspor ke Vietnam mencapai 40 ribu unit atau sekitar 18% dari total ekspor mobil utuh nasional yang tercatat sebanyak 225 ribu selama tahun 2017. 

Dengan asumsi bahwa ekspor tahun ini sama dengan tahun lalu, penundaan pengapalan ekspor mobil akan membukukan potensi kerugian sekitar Rp 295 miliar per bulan bagi industri otomotif nasional. Untuk mempertahankan Vietnam sebagai salah satu tujuan ekspor utama, pemberlakuan pembatasan impor dari Vietnam ini perlu dicarikan solusi segera. Sejauh ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang tepat melalui upaya diplomasi dengan Vietnam.

Diplomasi perdagangan harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia dengan mengedepankan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara mengingat transaksi dagang Indonesia dan Vietnam selama ini yang cukup besar. Berdasarkan data UN Commtrade, pada tahun 2016, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai Rp 41 triliun rupiah sementara impor Indonesia dari Vietnam mencapai Rp 43 triliun. Dari nilai impor Indonesia tersebut, nilai impor terbesar adalah berupa produk mesin dan alat komunikasi terutama telepon seluler. 

Sebagai basis produksi telepon seluler seperti Samsung dari Korea Selatan, Vietnam membukukan nilai ekspor yang sangat besar dari produk ini. Penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) oleh Indonesia mulai tahun 2015, terindikasi telah sedikit menekan impor telepon seluler. Besarnya impor telepon seluler dari Vietnam ini bisa menjadi salah satu amunisi bagi Indonesia untuk mendorong Vietnam membuka pasar otomotifnya.

Selain telepon seluler, Indonesia juga mengimpor beras yang cukup besar dari Vietnam setidaknya senilai Rp 2,8 triliun pada tahun 2016. Nilai impor Indonesia dari Vietnam ini hampir setara dengan nilai ekspor otomotif Indonesia ke Vietnam periode Januari-November 2017 yang mencapai Rp 3 triliun. Impor beras Indonesia dari Vietnam tentunya sangat penting bagi Vietnam untuk membantu para petani di negara tersebut memasarkan produksinya. Kerjasama perdagangan yang bebas dan saling menguntungkan berpotensi menjadi pertimbangan Vietnam dalam membuka pasar dalam negerinya.

Selain potensi perdagangan kedua negara yang dapat dioptimalkan dalam diplomasi perdagangan, pemerintah dan industri otomotif Indonesia juga perlu berbenah mengadopsi standar internasional untuk uji kelayakan produk otomotif. Penerapan standar ini terutama perlu diterapkan untuk produk-produk yang berorientasi ekspor. Lebih lanjut, untuk menekan biaya penerapan standar uji dan mendorong penetrasi produk Indonesia di pasar ekspor, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku selama ini diharapkan dapat diselaraskan dengan standar berbasis internasional seperti ISO yang diterima di berbagai negara. 

Selain itu, penerapan standar emisi Euro 4 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor juga harus diterapkan secara konsisten mengingat pasar utama dunia otomotif telah mensyaratkan Standar Emisi Euro 4 dan bahkan Euro 5.

Selain upaya diplomasi dengan pemerintah Vietnam, konstelasi persaingan antar korporasi multi nasional yang berbasis di Jepang dan Korea Selatan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ke depan. Di tingkat global, Toyota dan Hyundai-KIA merupakan kompetitor kuat. Di tahun 2017, Toyota masih unggul dengan penjualan mobil sebanyak 10,2 juta unit sementara Hyundai-KIA berada di urutan keempat dengan penjualan mencapai 7,2 juta unit. 

Ke depan, dominasi korporasi dari dua negara bertetangga ini akan sangat ditentukan oleh inovasi produk yang dihasilkan. Di industri elektronika, inovasi korporasi asal Korea Selatan terbukti mampu menggeser produk-produk mapan dari korporasi lain yang telah mapan seperti Toshiba dan Panasonic terutama di pasar Indonesia. Hal sama dapat terjadi jika pabrikan asal Jepang tidak berbenah meningkatkan inovasi dan daya saing produk.

Bagi perumus keijakan, dengan dukungan investasi dari Korea Selatan yang besar dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam berpotensi menjadi salah satu basis produksi otomotif ke depan. 

Untuk menjaga daya saing industri domestik, strategi penting yang mutlak harus dilakukan oleh pembuat kebijakan nasional adalah memperbaiki iklim investasi dan daya saing usaha domestik mengingat negara lain se-kawasan juga tak pernah berhenti untuk melakukan reformasi struktural. Kalau tidak, kisah hengkangnya produsen elektronika serta TPT dan alas kaki dapat terjadi di industri otomotif seiring kemudahan usaha dan iklim investasi di negara ASEAN lainnya.