Kudeta militer ternyata menimbulkan kebencian rakyat Myanmar akan kekuasaan militer semakin membesar.
Kudeta ini tidak hanya sekedar sebagai cengkeraman militer saja namun juga upaya melanggengkan budaya korupsi untuk memperkaya diri pimpinan militer dan kroni kroninya yang menguasai hampir semua bisnis strategis di Myanmar.
Dengan terjadinya pembunuhan brutal oleh pihak militer terhadap rakyat Myanmar yang ingin memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dan demokrasi membuat dunia internasional mulai bersatu untuk mengutuk tindakan kudeta ini dan mengambil langkah langkah strategis yang akan menghentikan kekuasaan militer yang didapat melalui kudeta ini.
Tindakan brutal milter Myanmar terhadap rakyatnya mengingatkan dunia kembali akan operasi militar yang sangat  brutal  yang membumi hanguskan pemukiman etnis minoritas Rohingya  di tahun 2017 lalu dalam upaya untuk melakukan genosida yang menyebabkan ratusan ribu pengungsi mengalir ke Bangladesh.
Dengan dilakukannya kudeta ini kini dunia internasional menyadari sepenuhnya bahwa tindakan ethnic cleansing terhadap minoritas Rohingya sepenuhnya dilakukan oleh pihak militer bukan atas kehendak Aung San Suu Kyi seperti yang terlanjur dipercaya dunia internasional.
Kini hanya ada satu pilhan  bagi pihak militer yang melakukan kudeta yaitu menumpas gerakan pro demokrasi yang berarti akan lebih banyak lagi korban jiwa. Sementara bagi rakyat Myanmar juga hanya ada satu pilihan yaitu mengembalikan hak demokrasi dan kekuasaan kepada rakyat sipil.
Tidak ada lagi  win win solution karena hanya ada satu jalan  yaitu mengembalikan kekuasaan dan demokrasi ke tangan rakyat Myanmar dan membawa siapa saja  dari pihak militer yang bertanggungjawab menumpahkan darah di bumi Myanmar.
Dunia internasional kini mulai bersatu untuk mencari solusi dan melakukan sangsi untuk menghentikan kekuasaan militer di Myanmar ini. Pembekuan aset petinggi militer di seluruh dunia sudah mulai dilakukan.
Dalam situasi yang sangat sulit ini diperlukan tekanan yang lebih nyata dari dunia internasional bahwa di zaman saat ini tidak ada lagi tempat bagi kudeta dan rakyat Myanmar lah yang memiliki  hak untuk menentukan nasibnya.
