Ronald Wan
Ronald Wan Trader and Freelancer

@Pseudonym | Love to Read | Try to Write

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

DPRD Memilih Pimpinan Daerah?

9 Maret 2018   10:20 Diperbarui: 9 Maret 2018   10:29 493 24 15
DPRD Memilih Pimpinan Daerah?
sumber: nasional.kompas.com

Ketua DPR yang belum lama ini dilantik menggantikan Setya Novanto, Bambang Soesatyo. Kemarin mengatakan bahwa sebaiknya wacana untuk mengembalikan fungsi pemilihan pimpinan daerah ke DPRD, diseriusi. Kompas.com

Alasan yang dikemukakan oleh Bambang adalah karena banyaknya pimpinan daerah yang ditangkap oleh KPK. Mulai dari Gubernur sampai Bupati. Selain itu juga Bambang mengkhawatirkan politik transaksional yang mengandalkan kekuatan uang.

Harus diakui bahwa untuk menjadi pimpinan daerah seperti Gubernur dan Bupati, memang membutuhkan banyak uang. Baik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan dan juga yang harus dikeluarkan oleh sang calon.

Politik berbiaya mahal ini yang dijadikan alasan bagi terjadinya korupsi. Pertanyaannya kenapa mau mengeluarkan uang yang banyak untuk menjadi pimpinan? Padahal seberapa banyak gaji gubernur atau pimpinan daerah lainnya bisa dengan mudah didapatkan informasinya.

Apakah yang menjadi motivasi?

Manusia jika masih miskin mungkin mimpi utamanya adalah menjadi orang kecukupan. Setelah cukup, berharap bisa menjadi kaya. Setelah kaya bisa jadi ingin memegang kekuasaan.

Setelah runtuhnya sistem kerajaan di berbagai negara di dunia. Cara untuk berkuasa adalah dengan terjun ke politik dan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin negeri. Bisa menjadi wakil rakyat di DPR, misalnya. Bahkan menjadi kepala pemerintahan baik di daerah maupun nasional.

Motivasi menjadi pemimpin negeri lah yang patut direfleksikan lagi. Jika hanya ingin menjadi orang yang berkuasa atau dengan kata lain berharap menjadi bangsawan modern, saya pikir sebaiknya tidak usah. Jika jadi pemimpin, Anda akan minta dilayani dan bukan melayani rakyat. Selain itu mungkin juga ada pemimpin yang malah menghitung balik modal kampanye, akhirnya korupsi.

Jika memiliki motivasi untuk membangun negeri. Saya pikir, setelah jadi pemimpin. Mereka tidak lagi memikirkan modal besar yang dikeluarkan untuk kampanye dan "saksi". Mungkin uang yang dikeluarkan dianggap sumbangan bagi negara Indonesia.

DPRD memilih pimpinan daerah

Oknum yang ditangkap oleh KPK, Polri dan Kejaksaan bukan hanya Gubernur dan Bupati. Anggota DPRD bahkan DPR juga banyak yang ditangkap dan bukan sedikit yang sudah dijebloskan ke penjara.

Memang dengan DPRD yang melakukan pemilihan kepala daerah, banyak biaya yang bisa dihemat. Tetapi dengan banyaknya oknum yang korupsi, apakah yakin bisa terpilih pimpinan daerah yang mumpuni?

Terus terang saya skeptis, bisa jadi malah terjadi "kong kalikong". Bukannya memilih pemimpin yang mumpuni malah memilih pemimpin yang bisa diajak kerjasama dan tahu sama tahu.

Biaya yang mahal, saya pikir sangat logis dikeluarkan untuk bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Jika ingin menurunkan biaya, bisa saja dibatasi nilai biaya kampanye yang bisa dikeluarkan oleh masing-masing calon.

Bisa juga calon menggalang dana, seperti yang sudah dilakukan di Pilkada DKI dan calon di Pilkada Jabar baru baru ini. Dengan harapan penggalangan dana yang transparan bisa mengurangi pengaruh para pemburu rente yang menyumbang.

Menjadi pimpinan bangsa itu berat..... dan mahal. Biarlah orang yang ingin mengabdi pada nusantara dan bangsa, menjadi pemimpin.

Salam

Hanya Sekadar Berpikir