Otsus Tak Pernah Salah, tapi Demi Rakyat Sekarang Harus Dievaluasi

Otonomi Khusus (Otsus) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan program yang serius dan tidak main-main. Bagaimana tidak serius, untuk pelaksanaan program tersebut selama ini, dana yang digelontorkan sudah sangat besar. Kurang lebih sudah mencapai Rp129 trilun. 

Sayangnya, dana tersebut seolah menguap begitu saja, tanpa terlihat adanya kemajuan yang berarti terutama bagi rakyat Papua dan Papua Barat yang menjadi sasarannya.  Karena itulah, mewakili suara masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat otsus, kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur melakukan demo untuk menggemakan suara rakyat provinsi Papua dan Papua Barat terkai kejanggalan tersebut.

Dalam aksi yang digelar di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat (27/11) tersebut, koordinator lapangan aksi, Petrodes Mega Keliduan, S.Sos, menanyakan hal itu kepada massa yang ikut aksi.

"Saya bertanya kepada Anda kalian di sini apakah Anda merasakan manfaat Otsus? Apakah Anda masih tetap merasakan kelaparan dan kemelaratan?" tanya Petrodes Mega Keliduan lantang. Sontak pertanyaan Mega itupun langsung dijawab kompak oleh massa demo dengan tak kalah lantang.  

"Iya kami merasakan kelaparan dan kemelaratan," teriak kompak oleh para peserta demonstrasi.

Petrodes Mega Keliduan koordinator lapangan aksi - Sumber foto: dok. KOMPPI

Lalu apa yang salah mengenai hal tersebut? Sebenarnya ostsusnya sendiri menuru para demonstran tidak ada yang salah. Penerapan otsus sebenarnya diakaini tidak pernah salah, pasalnya kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah boleh jadi kalau pun ada salah, boleh jadi yang salah adalah birokrat di pusat maupun daerah itu sendiri.

"Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah? Karena otonomi khusus itu tidak pernah salah maka kami mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap jalannya otonomi khusus tersebut," papar Mega di tengah orasi berapi-api yang dibawakannya pada aksi depan gedung Kemendagri tersebut.

Massa demo yang kurang lebih berjumlah 50 rang tersebut mendesak untuk dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat ang sekarang ini tengah dijalankan.

Mengklaim mewakili masyarakat Papua dan Papua Barat, massa demo mendesak aparat untuk segera menyelidiki dan menindak tegas para birokrat yang disinyalir telah menyalagunakan dana Otsus untuk kepentingannya kelompoknya sendiri.

"Kami minta KPK juga agar turun tangan di Papua, jangan membiarkan penyalahgunaan anggaran terjadi di Papua," ujar Mega tegas.

Menurut Mega, sepanjang sepengetahuannya, ia mengingat selama ini otonomi khusus sudah pernah dievaluasi sebanyak dua kali. Sayangnya, entah kenapa hasil dari evalusasi yang telah dilakukan tersebut, tidak pernah disosialisasikan secara transparan sehingga diketahui publik.