Konstelasi politik menjelang 7 hari pemungutan suara di pilkada Lumajang kian memanas, perang strategi dan sosialisasi kian intensif menyentuh Psikologi masyarakat. Namun yang sangat disayangkan adalah tindakan/strategi keji menjurus anarkis semacam Black Campaign, Money Politic dan perusakan Banner pasangan incumbent SA’AT di seluruh kabupaten Lumajang. Hal seperti ini tentu Dholim terjadi pada pasangan SA’AT.
Banner-banner SA’AT di seluruh Kabupaten Lumajang banyak yang dirobek, disiram cat, disiram kotoran hewan, dan disiram Oli. Sungguh sangat kontras dibandingkan dengan Banner-banner pasangan calon lain yang berdiri gagah tanpa rusak maupun kotor. Apalah jadinya Lumajang bila dipiimpin oleh seorang yang pengecut, takut kalah, dan suka bertindak anarkis. Maukah kita merelalakan kabupaten lumajang tercinta tergadaikan 5 tahun pada pemimpin yang arogan, anarkis, dan pengecut takut kalah.
Semoga masyarakat Lumajang juga kian sadar, dengan tidak mengindahkan berbagai macam money politic yang terjadi di sekitaran kita menjelang 7 hari pemungutan suara di pilkada Lumajang. Pemimpin yang amanah tentu tidak akan mengedepankan pendekatan secara instan dengan strategi money politic. Banyak kasus di beberapa kabupaten di Indonesia yang pemimpinnya masuk bui karena kasus TIPIKOR. Karena mereka awalnya juga jadi bupati dengan money politic. Semakin banyak uang yang dikeluarkan tentu para calon akan berfikir bagaimana mencari gantinya………disunatlah dana APBD…..matilah rakyat.
Berbagai black campaign dan isu-isu miring tentang incumbent selalu dihembuskan oleh lawan-lawan politic. Namun dengan santai dan santun pasangan SA’AT menepis hal tersebut. Pasangan SA’AT juga tidak pernah berniat meng counter/membalas isu-isu tersebut.
Seperti isu tentang Bpk. DR. H. Sjahrazad Masdar, MA yang pernah menjadi terdakwa kasus korupsi dana bantuan hukum Pemkab Jember. Padahal sudah jelas, dan gamblang diberitakan di media cetak maupun online apabila Kejaksaan Negeri Jember merehabilitasi atau memulihkan nama baik Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar, setelah keluarnya putusan bebas dari majelis hakim Mahkamah Agung.Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, Sjahrazad Masdar tidak terbukti melakukan pencairan dana bantuan hukum untuk pimpinan DPRD Jember karena terdakwa sudah tidak menjabat sebagai pejabat Bupati Jember. "Pencairan dana bantuan hukum itu dilaksanakan pada perubahan APBD Jember 2005 pada saat Bupati Jember MZA Djalal,"
Untuk isu pemberitaan bahwa Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar tersangkut dugaan kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Teganggan Rendah (PLTR), informasi itu dibantah pasangan SA'AT (Sjahrazad Masdar-As'at Malik), cabup-cawabup nomor satu. informasi itu adalah salah satu bentuk black campaign.
Jawaban Bupati DR. H. Sjahrazad Masdar, MA terhadap isu tersebut adalah : “ Dana APBD ditransfer ke rekening Desa, kemudian pihak desa dan panitia melelang secara terbuka lewat internet, rekanan bersama PLN membangun jaringan listrik, selesai terus menyala. Apanya yang mau dikorupsi???? Gosip murahan”
Jawaban Wakil Bupati Drs. As’at, M.Ag terhadap isu tersebut adalah : "Bupati terkena kasus korupsi PLTR, itu bohong. Itu kampanye hitam, bupati tidak ada kaitan dengan listrik. Sehingga kalau kemarin ada yang menyebarkan informasi soal bupati tersangkut dugaan korupsi PLTR, hal itu bohong. "Semuanya bohong, kalau bupati tersangkut listrik, bupati yang kesetrum, buktinya hadir di hadapan Anda semua," tukas As'at. "Semoga yang menyebarkan selebaran jadi pendukung SA'AT dan mencoblos nomor satu," jelasnya
Jika hal seperti Black Campaign, money politic, tindakan anarkis (perusakan Banner) dibiarkan itu berarti di Indonesia dan khususnya Lumajang belum ada kedewasan berpolitik dan pendidikan politik yang baik, karena masih diwarnai dengan aksi kepentingan yang menjurus pada tindakan dholim tanpa melihat realita. Politik yang berkembang yang mestinya memberikan pendidikan politik yang baik juga bagi masyarakat. Proses Pilkada di Lumajang haruslah memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, sehingga pesta demokrasi politik yang berjalan tersebut tidak diwarnai dengan unsur-unsur kepentingan yang menyusahkan masyarakat Lumajang sendiri .
Kita berharap, Aparat Penegak Hukum, KPUD dan Panwas juga melaksanakan tugas secara baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan berlaku jujur, adil dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Perbedaan pendapat soal dukungan politik itu hal yang lumrah, namun demokrasi tersebut tidak boleh dicederai dengan kepentingan sesaat yang menyusahkan masyarakat sendiri, dan merusak nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan.
Kita berharap, Pilkada yang akan berlangsung pada di kabupaten di Lumajang ini memperlihatkan demokrasi yang berkualitas, sehingga rakyat akan merasakan manfaatnya.
Sekian semoga hanya pemimpin yang Amanah yang akan menang….Amiin….coblos Batiknya…!!!
Ingat tanggal 29 Mei 2013 coblos batiknya No. 1
