Hasil rapat dewan pembina Partai Gerindra hari ini bersifat positif tentang pertemuan Ketua umumnya Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di MRT beberapa waktu lalu.Tak terdengar adanya penolakan atau kritikan yang dilakukan oleh dewan pembina atas pertemuan itu.
Hasil pertemuan itu juga tidak memberi ketegasan posisi Gerindra: apakah akan menjadi oposisi atau sebaliknya bergabung dengan koalisi pemerintah.
Dari sini, pengamat politik Ray Rangkuti membaca bahwa kehendak Gerindra punya kecenderungan untuk ikut serta dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
"Jika dibuat dalam porsentasi, saya kira keinginan bergabung dengan pihak 01 bisa mencapai 60%," kata Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/7/2019).
"Tentu saja, sisanya tergantung pada negosiasi berikutnya," lanjutnya.
Menurut Ray, masih ada waktu maksimal 3 bulan ke depan untuk saling menjajaki, apakah akan bergabung atau jadi oposisi. Jikapun akhirnya Gerindra masuk, nampaknya tidak akan ada jatah kursi kabinet bagi parpol yang akan dibagi.
"Karena itulah kehadiran Gerindra tidak terlihat sebagai 'ancaman' bagi partai-partai koalisi 01," ungkapnya. Sebab itu, Ray memprediksi 60% wajah kabinet akan diisi oleh perwakilan parpol. Dan sisanya baru ke non parpol.
Dalam rangka inilah perlu mendesakan agar partai-partai mengirim kader terbaik mereka. Tiga sarat yang berulangkali diucapkan oleh Jokowi, kiranya dapat diperhatikan secara serius oleh partai.
Kader-kader yang telah teruji berprestasi di publik, khususnya, bisa dipastikan oleh partai untuk dinominasikan duduk di kursi kabinet. Salah satunya adalah mereka yang pernah menjadi kepala daerah berprestasi. Baik di tingkat kabupaten/kota atau propinsi.
"Bagi mantan kepala daerah yang berprestasi ini layak diutamakan bukan saja karena kinerja mereka telah terbukti tapi sekaligus agar mekaniswa reward and punishment dalam partai juga berjalan," tuturnya.
Direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini melihat baik PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, memiliki sederat nama yang layak diperhitungkan. Sebut saja Risma, Azwar Anas dari PDIP, Dedi Mulyadi dari Golkar, dan lainnya.
