Mohon tunggu...
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi Mohon Tunggu... Tukang Ketik

Kecil disuka muda terkenal tua kaya raya mati masuk surga

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menteri Vs Kepala Daerah di Tangerang

18 Juli 2019   11:45 Diperbarui: 18 Juli 2019   11:50 0 0 0 Mohon Tunggu...
Menteri Vs Kepala Daerah di Tangerang
tribunnews.com

Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, saat peresmian Gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di Jalan Satria Sudirman Tanah Tinggi, Kota Tangerang pada 3 Juli 2019 mencuatkan konflik lama antaran Pemerintah Kota Tangerang dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).Saat itu Yasonna menyindir Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah yang tak kunjung memberikan izin mendirikan bangungan (IMB) untuk bangunan di atas lahan milik Kemenkumham di  Kota Tangerang itu. Arief dinilai telah menghalani perizin itu.

Namun Arief membantah tudingan Yasonna. Dia mengatakan, peruntukan lahan itu aslinya untuk ruang terbuka hijau (RTH). Sementara proses perubahan peruntukan belum selesai hingga saat ini.

Konflik itu terus bergulir. Pemkot menghentikan sejumlah layanan seperti lampu jalan, air bersih, pengangkutan sampah untuk gedung-gedung dan warga yang tinggal di kompleks perumahan yang awalnya merupakan perumahan karyawan Kemenkumham.

Kini konflik itu berujung pada aksi saling lapor ke kepolisian antaran Pemkot Tangerang dan Kemenkumham.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad menilai pemidanaan atau laporan ke polisi bukan langkah yang tepat karena unsur pidana tidak terpenuhi dan tidak akan menyelesaikan masalah.

Menurut Suparji, lebih baik duduk bersama mencari solusi win win solution dengan mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.

"Sebaiknya tidak perlu sampai ranah hukum. Selesaikan mekanisme musyawarah," kata Suparji Achmad di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Suparji berpandangan tindakan memblokir pelayanan bukan tindakan yang tepat karena tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Komunikasi perlu diperbaiki (pemerintah pusat dan daerah)," ujarnya.

Kementerian Hukum dan HAM akan bangun dua lembaga permasyarakatan (Lapas) di atas lahannya yang ada di pusat pemerintahan Kota Tangerang, Arief keberatan dengan rencana tersebut. Pasalnya, sudah ada lima lapas yang ada di Kota Tangerang.

Yakni Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Pemuda Tangerang Banten, Lapas Anak Pria, Lapas II B Anak Wanita Tangerang, Lapas Wanita Tangerang, Lapas Kelas II A Pemuda.

Arief menjelaskan bahwa Kemenkumham akan membangun beberapa perkantoran di lahannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN