Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2014-2019 segera berakhir. Agus Rahardjo Cs harus menyerahkan tongkat estafet pemberantasan korupsi ke orang lain.
Pemerintah sudah membentuk tim panitia seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023 yang terdiri dari 9 orang di ketuai oleh Yenti Garnasih. Tugas mereka menyaring dan memilih capim KPK kepada presiden.
Ada 348 orang yang mendaftar sebagai capim KPK. Tiga di antaranya petahana yakni Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata.
Menariknya ada satu orang mendaftar yang berasal dari TNI, yakni Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Muda TNI Dwi Fajariyanto.
Sebelumnya lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1985 ini juga pernah menempati posisi sebagai Asisten Pengamanan KSAU dan Staf Ahli Tingkat III Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI.
Melihat sejarah bursa capim KPK, bukan kali ini saja ada unsur TNI, baik aktif maupun purnawirawan, yang mencalonkan diri untuk menduduki posisi tertinggi lembaga anti-rasuah tersebut.
Dalam seleksi capim periode 2011-2015 dan 2015-2019 misalnya, terdapat beberapa unsur TNI yang setidaknya lolos hingga tahap seleksi administrasi.
Hadirnya Dwi sebagai calon tunggal unsur TNI pada periode kali ini berpotensi menciptakan sejarah baru di tubuh KPK karena selama ini belum ada unsur TNI yang berhasil lolos hingga menduduki kursi pimpinan KPK.
Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis tidak mempermasalahkan pimpinan KPK dari unsur TNI. Pasalnya, kata John Kenedy, Undang-Undang (UU) tidak membatasi Capim KPK berasal dari unsur TNI.
Namun ditegaskannya bahwa Capim KPK harus paham dan memiliki pengetahuan masalah hukum. Pasalnya, masalah yang ditangani oleh KPK adalah masalah hukum.
Utamanya katanya memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas. Sehingga, politisi Partai Golkar ini menilai baik pimpinan KPK nanti ada unsur dari TNI. Apabila TNI itu dikenal sangat disiplin dalam kedinasannya.
