 Sudah menjadi permasalahan yang klasik bila birokrasi di Indonesia tidak mampu bergerak secara cepat dalam menghadapi perubahan. Tidak hanya itu, birokrat Indonesia seringkali masih terjebak pada ego-sektoral yang tidak perlu, sehingga mengorbankan kepentingan warga yang lebih besar. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan yang mampu mendobrak dan mengatasi dua permasalahan klasik birokrasi di atas.
Agaknya alasan tersebut yang membuat Kabupaten Berau di Kalimantan Timur mengembangkan aplikasi daring BQR atau Berau Quick Response. BQR adalah aplikasi daring yang menjadi pusat pelaporan bagi warga Berau terkait permasalahan yang terjadi di daerahnya. Dengan melaporkan permasalahan di lapangan lewat aplikasi BQR nantinya pihak dinas atau instansi terkait yang menangani laporan tersebut akan terjun ke lapangan dan mengatasi permasalahannya.
Melalui BQR diharapkan koordinasi antar perangkat daerah menjadi semakin mudah, selain koordinasi mudah diharapkan juga terbangun sinergitas antarinstansi atau antardinas, sehingga tidak ada lagi ego-sektoral yang tidak perlu. BQR sendiri merupakan program unggulan dari Bupati Berau, H. Muharram, dirinya menginginkan masa depan Berau yang maju dalam hal teknologi informasi, selain itu aplikasi BQR diharapkan juga mampu meningkatkan pelayanan warga.
Aplikasi BQR yang merupakan ide dari Bupati H. Muharram tentu harus diapresiasi, mengingat tidak banyak kepala daerah yang hendak mengatasi persoalan klasik birokrasi dengan mengembangkan aplikasi daring. BQR juga memiliki kemampuan menjawab dua persoalan klasik tersebut yakni adaptasi cepat birokrasi dan menghilangkan sekat antardinas dan ego-sektoral, sehingga pelayanan akan semakin terfokus pada kebutuhan warga. Ke depan apabila BQR berjalan, maka yang menjadi kunci sukses ialah kecepatan dan ketepatan dinas terkait dalam mengatasi tiap permasalahan yang dilaporkan warga, selain itu partisipasi aktif warga Berau juga menjadi penentu keberhasilan dan keberlanjutan aplikasi BQR.
