Mohon tunggu...
Rivira Yuana
Rivira Yuana Mohon Tunggu... Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). Inovator dan Pengembang TIK

Wedha Wiyata Wira Sakti

Selanjutnya

Tutup

New World Artikel Utama

Kedaulatan Digital Bukan Pilihan, Namun Kebutuhan: Jawaban Krisis Ketergantungan Teknologi Asing

5 Mei 2025   11:38 Diperbarui: 5 Mei 2025   15:19 2817
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi kedaulatan data dan virtualisasi (Sumber: Shutterstock via KOMPAS.com)

SEJAK 2024 hingga awal 2025, dunia teknologi diguncang oleh kenaikan harga eksponensial layanan virtualisasi, terutama setelah akuisisi VMware oleh Broadcom.

Banyak pelanggan,termasuk lembaga pemerintah, universitas, dan perusahaan teknologi di seluruh dunia melaporkan lonjakan biaya lisensi, pembatasan pilihan produk, hingga hilangnya model lisensi fleksibel yang sebelumnya mendukung skema virtualisasi murah dan terdesentralisasi.

Platform seperti VMware, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), dan Microsoft Azure telah lama menjadi tulang punggung virtualisasi global.

Namun, kenaikan biaya dan kecenderungan monopoli ini menimbulkan tantangan besar di mana biaya operasional meningkat drastis, membuat banyak institusi di negara berkembang tidak sanggup membayar pembaruan lisensi.

Selain itu, migrasi paksa ke model cloud yang terkunci vendor (vendor lock-in), membuat negara kehilangan fleksibilitas dan kendali atas data.

Dengan demikian, ketergantungan teknologi asing yang meningkat secara otomatis mengikis kedaulatan digital dan menghambat inovasi lokal.

Bahkan di negara-negara maju seperti Jerman dan Prancis, pemerintah dan perusahaan besar mulai beralih ke solusi open source atau cloud local buatan Eropa.

Kondisi global ini seharusnya dibaca sebagai momentum strategis bagi negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada vendor global dengan mendorong penggunaan alternatif open source untuk infrastruktur virtualisasi nasional dan membangun pusat data local yang mendukung arsitektur cloud hybrid atau multi cloud berbasis teknologi terbuka.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait seharusnya mendukung riset dan kemandirian teknologi dengan memberikan insentif untuk pengembangan platform cloud local oleh universitas dan startup nasional, atau konsorsium nasional cloud dan virtualisasi yang bebas dari tekanan komersial asing.

Seperti yang dilakukan India dengan platform Aadhaar dan DigiLocker, Indonesia, misalnya, bisa mengembangkan layanan publik digital berbasis cloud nasional yang tidak bergantung pada AWS atau GCP.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten New World Selengkapnya
Lihat New World Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun