Program pnpm yang seharusnya telah berahir pada tangga 31 desember 2014 . dan digantikan oleh Program Pendamping Desa. namun hal ini menuai polemik menimbulkan kesimpangsiuran yang serius.
Jika ditelaah berbagai kalangan lapisan masyarakat turut bercicitcuit . tentunya ini dimanfaatkan beberapa oknum ashli "gosok-menggosok" untuk memunculkan opini publik menyebabkan orang tidak tahu-menahu menjadi sok tahu yang meghasilkan spekulasi negatif menjamur. sehingga menyudutkan salah satu parlemen, yang ternyata menjadi "kursi" incaran parpol.terendus pula adanya indikasi oknum tertentu memanfaatkan kesempatan ini untuk duduk disalah satu kursi kepemerintahan yang digadang-gadang menjadi impian segelintir parpol, yang dikenal dengan sebutan "kementerian seksi” yang konon menjadi rebutan politisi.
Tidak terima dengan kebijakan pemerintah, ex PNPM mandiri melakukan aksi protes keras di istana kepresidenan 23 maret lalu atas kebijakan pemerintah yang bagi mereka merugikan. salah satu parlemen pemerintah turut di seret dan bertanggung jawab atas pengakhiran kontrak, yang nyatanya kewenangan pemberhentian masih dalam wewenang kemendagri. faktanya program PNPM tidak sesuai dengan UU DESA yang digulirkan pada 2014 sehingga PNPM resmi digantikan pendamping desa. tapi pemerintah memperpanjang kontrak pada 1 Juli 2015-31 Oktober 2015, karena proses rekrutmen pendamping desa belum rampung di beberapa provinsi.
Yang jelas jika PNPM masih ingin berkontirbusi dalam pembangunan Masyarakat desa, seharusnya ikuti saja kebijakan pemerintah. toh pemerintah sudah mengambil jalan yang sudah sangat cukup adil, dengan melakukan rekrutmen secara transparan dan terbuka kepada masyarakat berbagai lapisan . tentunya besar peluang ex PNPM terpilih kembali mengemban amanah rakyat, bukan berarti sudah berkontribusi banyak dalam pembangunan negara lantas dengan arogannya menuntut di "Anak Emaskan".
