Latar Belakang Lahirnya Reformasi 1998

Orde baru adalah sebuah masa pemerintahan yang mampu mempertahankan kekuasaanya di Indonesia selama 32 tahun. Lahirnya sebuah pemerintahan orde baru tidak bisa dipisahkan dengan sutuasi dan kondisi di tanah air pada akhir tahun 1965. Kondisi politik yang carut marut saat itu adalah akibat dari sebuah gerakan kudeta yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Tidak hanya kondisi politik, kondisi Ekonomi Indonesia saat itu juga sangat parah dimana tingkat inflasi mencapai 650%.

Awal masa pemerintahan orde baru adalah suatu masa yang sangat-sangat sulit terutama karena pemerintah orde baru harus mampu mengatasi keadaan politik dan ekonomi yang sudah sedemikian parahnya. Di masa awal pemerintahan orde baru sedikit demi sedikit keadaan ekonomi berhasil diperbaiki. Tingkat inflasi juga menunjukan penurunan dibanding pada masa pemerintahan orde lama. Tingkat buta huruf juga berhasil ditekan oleh pemerintah orde baru melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Kondisi politik di Indonesia saat itu bisa dikatakan cukup stabil. Iklim politik yang cukup stabil mendukung adanya kegiatan pembagunan di sebuah negara. Stabilnya kondisi politik adalah kunci suksesnya pembangunan disebuah negara. Oleh karena itulah menurut Soeharto, untuk menuju pembangunan negara yang pesat maka kondisi politik di Indonesia harus distabilkan terlebih dahulu.

Ada beberapa kebijakan politik yang dilakukan oleh masa pemerintahan orde baru dibidang politik. Yang pertama adalah melakukan fusi atau penggabungan partai politik. Sebelum orde baru berkuasa, partai politik di Indonesia cukup banyak. Banyaknya partai politik inilah yang menurut anggapan Soeharto sebagai biang kondisi politik negara menjadi tidak stabil. Oleh karena itulah agar kondisi politik dalam negeri stabil di mulailah fusi partai politik menjadi tiga partai saja yakni Golkar, PDI, dan PPP. Selama masa orde baru inilah, Golkar selalu meraih suara yang terbanyak sehingga Golkar merupakan salah satu tiang penyangga Soeharto dapat berkuasa cukup lama di Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah sebuah kebijakan dimana ABRI tidak hanya berperan sebagai lembaga pertahanan dan keamanan saja tetapi juga beperan dalam kegiatan sosial politik. Akibat dari pemerlakukan kebijakan ini adalah banyak penguasa atau pejabat yang berkuasa dari tingkat pusat hingga daerah. ABRI jugalah yang merupakan salah satu pilar tegaknya pemerintahan orde baru selama 32 tahun selain Golkar.

Keadaan Ekonomi dimasa ini juga dapat dikatakan cukup stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada masa ini sekitar 7 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang paling pesat masa orde baru terjadi pada pertengahan 1980 an dimana mencapai hampir 9 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dollar berkisar 2.500 per dollar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan ekonomi saat itu. Fator yang pertama adalah perencanaan pembangunan yang cukup rapi dan teratur yang tertera dalam rencana pembangunan lima tahun pertama hingga ke enam. Yang kedua adalah karena adanya sokongan dana dari dunia internasional mulai dari IGGI (international Group Goverment On Indonesia) dan lembaga IMF. Pesatnya pembangunan ekonomi dimasa ini ternyata belum juga mampu memeratakan pembangunan. Malahan pada masa ini jarak kesenjangan antara si miskin dan si kaya semakin melebar. Banyak sekali aset-aset ekonomi yang strategis dikuasai oleh segelintir orang, terutama mereka yang dekat dengan Soeharto dan keluarga cendana. Sehingga kondisi inilah yang sebenarnya sarat sekali akan terjadinya KKN.

Kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang stabil mulai terguncang pada tahun 1997. Keguncangan tersebut dimulai dari krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di Asia mulai dari Thailand, Malaysia dan merembet ke Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dollar terus merosot tajam dimana di awalnya berada diangka 2.500 per dollar menjadi 17.000 per dollar pada tahun 1998. Nilai inflasi juga turut meningkat, bahkan pertumbuhan perekonomian tumbuh sebesar -13,13 %. Kondisi ini mengakibatkan harga kebutuhan pokok semakin melambung naik sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kelas bawah. Kondisi ekonomi yang terus merosot juga membuat banyak perusahaan baik kecil maupun besar melakukan efisiensi kebijakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran kepada para karyawan. PHK besar-besaran ini menyebabkan kenaikan angka pengangguran di Indonesia. Kondisi ekonomi yang sangat oarah juga membuat kurang lebih 113 juta atau 56% warga Indonesia hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan yang terus bertambah juga menyebabkan naiknya angka kriminalistas. Oleh karena itulah banyak terjadi penjarahan besar-besaran saat itu. Utang Pemerintah saat itu berada pada level lebih dari 60 persen dari total PDB Indonesia.

Kondisi politik di Indonesia juga mulai tidak stabil. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1997, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden Indonesia bersama dengan wakilnya yakni B.J. Habibie. Terpilihnya Soeharto lagi menjadi presiden membuat masyarakat tidak puas terhadap hasil pemilu tahun 1997. Banyak masayarakat yang saat itu menyuarakan agar diberlakukan Reformasi disegala bidang termasuk dalam bidang ekonomi.

Kondisi perekonomian yang semakin meorosot dan terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada pemilu tahun 1997 telah menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Di saat itulah mahasiswa awalnya melakukan demonstrasi dalam lingkungan kampus. Akan tetapi akhirnya demonstrasi dilakukan diluar kampus dan turun ke jalan-jalan. Puncak dari kerusuhan tahun 1998 adalah terjadi pada bulan Mei. Pada saat itu tepatnya tanggal 15 Mei 1998 terjadi peristiwa Trisakti yang menewaskan empat orang mahasiswa dari Universitas Trisakti di Jakarta. Presiden Soeharto saat itu sudah tidak lagi mampu mengendalikan kekacauan. Setlah terjadinya kerusushan Trisakti, timbulah demonstrasi lebih besar. Mahasiswa saat itu sudah berhasil menduduki gedung DPR/MPR. Soeharto saat itu juga di desak oleh pemerintah Amerika Serikat untuk segera turun dari kursi kekuasaanya sebagai presiden. Selain itu jajaran menteri yang telah dibentuk oleh Soeharto banyak yang menyatakan pengunduran diri. Seoharto juga berusaha untuk mencari dukungan di kalangan ulama tetapi Soeharto tidak mendapatkan dukungan dari Ulama tersebut. Akhirnya tepat pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto resmi mengundurkan dirinya dari kursi kepresidenan. Mundurnya Speharto merupakan tanda runtuhnya orde baru dan awal dimulainya Reformasi.

Setelah Soeharto turun dari kekuasaan, maka jabatan sebagai presiden selanjutnya dijabat oleh Baharudin Jusuf Habibie. Mulai saat itulah kran demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Ada banyak partai politik yang lahir saat itu kurang lebih mencapai 141 partai politik. Kini Indonesia mulai memasuki babak baru dalam sejarahnya, yakni masa dimana demokrasi dibuka selebar-lebarnya setelah selama 32 tahun di bungkam.