Sindir menyindir seperti nya menjadi suatu hal yang lumrah bagi publik kita akhir-akhir ini. Padahal seharusnya bisa berkaca atau melakukan refleksi sejenak tentang apa dan bagaimana yang sudah kita kerjakan selama ini. Apalagi khusus untuk para pejabat sekelas gubernur di DKI Jakarta. Yang seharusnya bisa menjadi ikon bagi kota-kota lainnya di dalam penanganan masalah-masalah perkotaan. Tapi hal itu seperitnya tidak terjadi.
Kemudian juga seharusnya pemprov DKI sekaliipun tampa sang wakil Gubernur yang sudah hampir 1 tahun lebih tak ada orang yang segera duduk disana bisa berjalan dengan cepast untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ruwet di DKI Jakarta. Itu karena ada tim yang jumlahnya begitu banyak untuk bisa membantu sang Gubernur menyelesaikan persoalan pusat ibu kota Indonesia ini.
Bayangkan dengan total anggaran belanja APBD DKI Jakarta yang sampai puluhan miliar untuk membiayai seluruh kinerja TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan). Tapi sepadankah dengan hasil kerja yang mereka berikan bagi warga DKI?
Lanjut dengan jumlah personel yang lumayan banyak itu, bagaimanakah kinerja dari pemerintahan yang sedang terjadi di DKI saat ini? Tidak usah banyak-banyak, khusus persoalan sampah?
Apakah hanya bisa ngomong dan seakan-akan ingin membela sang tuan DKI? Dimana seperti yang dilansir oleh kompas.com( 2/8/2019), Marco Kusumawijaya yang merupakan salah satu anggota TGUPP meresponi saat para anggota DPRD DKI melakukan studi banding penyelesaian masalah sampah di DKI Jakarta kepada sang walikota Surabaya, Ibu Risma.
Bahkan membuat sebuah twit yang bahkan menyangkut urusan ranah keluarga dibawa-bawa ke publik. Seperti postngan berikut pada laman media sosialnya. Layakkah demikian seorang pejabat memberikan respon yang demikian?
"Keren! Bagus banget buat Jakarta kalau Bu Risma mau jadi Kepala Dinas Persampahan. Dinas Lingkungan Hidup bisa dipecah menjadi salah satunya Dinas Persampahan. Semoga beliau mau, kalau sudah lega dengan urusan anaknya," tulis Marko di akun Twitter, Rabu (31/7/2019).
Pertanyaannya para anggota TGUPP sudah memberikan kontribusi apa bagi persoalan sampah di DKI Jakarta yang untuk penyelesaiannya saja sampai triliunan rupiah? Tapi dengan anggaran yang sebesar itu sudah memberikan kontribusi apa untuk bisa mengurai masalah sampah sebesar dan seluas pemprov DKI?
Elokkah untuk terus nyinyir tanpa bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi perubahan yang lebih baik lagi bagi daerah sekelas DKI Jakarta?
