Di tahun 2023 ini, Indonesia kembali didapuk memegang Keketuaan ASEAN, dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Ini adalah kali kelima Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mempunyai peran penting dalam pemulihan dan memperkuat ekonomi di kawasan ASEAN.
Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral negara Indonesia memiliki peranan dalam membangun konektivitas dan sistem pembayaran lintas negara atau cross border transaction demi memperkuat ekonomi ASEAN tersebut. Dalam upaya ini Bank Indonesia telah berfokus pada pengembangan Regional Payment Connectivity (RPC) yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi lintas negara di kawasan ASEAN.
Regional Payment Connectivity (RPC)Â yang tengah digarap Bank Indonesia (BI)Â akan memberikan efisiensi dan kecepatan transaksi lintas negara dengan menghubungkan sistem pembayaran domestik di negara-negara anggota ASEAN.
Dalam upaya pengembangan Regional Payment Connectivity (RPC), Bank Indonesia bekerja sama dengan bank sentral dan otoritas keuangan dari negara-negara ASEAN lainnya untuk menyelaraskan infrastruktur dan prosedur sistem pembayaran lintas negara.
Secara keseluruhan, pengembangan Regional Payment (RPC) oleh Bank Indonesia memberikan berbagai keuntungan bagi ekonomi ASEAN diantaranya:
Pertama, Regional Payment Connectivity(RPC) akan meningkatkan konektivitas antara negara-negara anggota ASEAN, yang pada gilirannya akan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan tersebut.
Kedua, mengurangi biaya dan risiko transaksi lintas negara, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional.
Ketiga, memfasilitasi perkembangan industri fintech di ASEAN, yang akan mendorong inovasi dan inklusi keuangan di kawasan tersebut.
Meski memiliki beberapa keuntungan bagi ekonomi ASEAN, pengembangan Regional Payment Connectivity(RPC)Â juga mengalami tantangan yang harus diatasi, yakni:
Pertama, harmonisasi peraturan dan standar antara negara-negara anggota ASEAN adalah langkah kritis dalam mengintegrasikan sistem pembayaran lintas negara. Perbedaan dalam regulasi dan kebijakan dapat menjadi hambatan bagi kelancaran transaksi lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara otoritas keuangan negara-negara anggota untuk menyelaraskan peraturan dan menciptakan kerangka kerja yang konsisten.
Kedua, keamanan dan perlindungan data transaksi merupakan masalah penting yang perlu diatasi secara kolektif oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital, risiko keamanan cyber dan pelanggaran privasi menjadi lebih kompleks. Bank Indonesia perlu memastikan adopsi standar keamanan yang tinggi dan menerapkan kerangka regulasi yang kuat untuk melindungi data transaksi pengguna. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran lintas negara dan mendorong adopsi yang lebih luas.
