Sama dengan Anto dan Sukini, Joko, penjual Tahu Gejrot asal Brebes ini mengaku kesulitan dan pasrah dengan kondisi saat ini. Karena tidak bisa mudik, penjual yang menjajakan tahu gejrot dengan motor kesayangannya tersebut terpaksa harus tetap berjualan walaupun hasilnya tidak seberapa. "Segini juga sudah bagus," kata Joko saat ditemui langsung.
Tidak Hanya Pedagang Kecil
Kondisi sulit seperti ini tidak hanya dirasakan oleh para pedagang kecil. Mereka yang bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan di daerah Karawang juga merasakan dampaknya. Banyak dari para buruh tersebut yang akhirnya di PHK atau diputus masa kontrak kerjanya karena perusahaan menerapkan penghematan. Selain berpengaruh terhadap buruh, kondisi ini juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menyewakan kamar kost untuk mereka.
Rohmat, operator mesin di sebuah perusahaan otomotif yang saat ini diputus kontrak kerjanya mengaku harus kehilangan mata pencaharian di tempat rantau. Tidak adanya pekerjaan dan pemasukan membuat Rohmat terpaksa pulang ke kampung halamannya di Kebumen walau pemerintah sudah melarang mudik.
Sedikit lebih beruntung dari Rohmat, Abu, pemuda yang merantau dari Wonogiri menuju Karawang untuk bekerja ini tidak di PHK oleh perusahaannya. Sebagai superviser, Abu dapat bekerja dari rumah walaupun hanya digaji setara UMR tanpa adanya tunjangan tranportasi dan tunjangan-tunjangan lainnya.
"Saya masih untung bisa kerja dari rumah. Yang penting standby WA saja, jadi kalau atasan ngabarin sesuatu bisa langsung dibalas. Ke pabrik Cuma 2 sampai 3 minggu saja seminggu, tapi ngga dapat tunjangan transportasi atau makan, cuma (gaji setara) UMR saja," terang abu saat diwawancarai di rumah kost nya.
Pulangnya Rohmat dan beberapa buruh lainnya mengakibatkan kosongnya rumah kost yang mereka tinggali, membuat pemasukan masyarakat yang menyewakan rumah kost juga menurun.
Himawan salah satunya. Pensiunan yang hanya mengandalkan pemasukan dari menyewakan rumah kost ini mengaku sudah kehilangan enam penyewa dari limabelas kamar yang disewakan. Â Ini semua karena banyaknya perusahaan yang mem-PHK pegawainya.
"Dari limabelas kamar, ada enam kamar yang kosong karena orangnya (yang menyewa) pulang kampung karena pabriknya tidak melanjutkan kontraknya. Pengaruhnya berasa sekali. Kalau sebulan bisa dapat diatas 8 juta, karena buruhnya di-PHK jadi hanya dapat setengahnya. Untuk bayar kebutuhan anak dan kebutuhan rumah sakit kadang tidak cukup. Apalagi BPJS sekarang dipersulit," jelas Himawan saat ditemui di rumahnya.
Di masa genting seperti ini, pemerintah dituntut untuk dapat dengan cepat dan efektif menyelesaikan masalah Covid-19. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, perekonomian masyarakat kecil juga menjadi tidak stabil karena adanya wabah mematikan ini. Berbagai keputusan seharusnya bisa diambil oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa sedikit lebih tenang menghadapi wabah ini, bukannya membuat jargon konyol seperti 'makan nasi kucing, jamu resep Jokowi, duta imun, makan tauge atau berdoa'.
