Dalam artikel kita akan membahasi mengenai indikator Korupsi yang terjadi di Italia pada periode tahun 1963 hingga tahun 2000 dimana korupsi menjadi dampak yang buruk bagi seluruh masyarakat Italia pada kala itu. Sebelumnya, sistem politik Italia memiliki beberapa mekanisme yang menyebabkan stabilitas sistem politik Italia di satu sisi dan inefisiensi administrasi publik. Salah satu yang paling penting adalah sistem patronase politik, yang dikenal sebagai kroniisme di Italia, yang memungkinkan kelompok warga untuk memiliki kontak langsung dengan politisi untuk mendapatkan keuntungan melalui undang-undang khusus, leggine atau penunjukan politik. Penghargaan dan nominasi ini tidak dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi atau merekrut keahlian profesional. Interaksi antara politisi, birokrasi dan kelompok warga yang berhubungan langsung dengan politisi merupakan ciri sistem politik Italia, tetapi baru pada awal 1970-an korupsi politik di Italia menjadi mulai menyebar.
Namun pada tahun 1980-an, korupsi menjadi masalah dan semakin banyak warga yang tidak toleran terhadap penyebaran korupsi. Korupsi ditekankan secara berbeda  dalam dua periode dari Perang Dunia II hingga 1970-an, dan kemudian mungkin karena penggunaan suap yang jauh lebih luas dalam hubungan sipil-administrasi pada 1980-an. Peningkatan korupsi ini secara statistik didokumentasikan oleh dua indikator yang berbeda. Yang pertama adalah Indeks Persepsi Korupsi tahunan Transparency International, dan yang kedua adalah jumlah kejahatan korupsi per kapita yang ditemukan di bawah hukum Italia.
Apa yang menyebabkan terjadinya dinamika korupsi di Italia?
Salah satu fakta yang paling menarik tentang korupsi adalah bahwa hal itu sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari waktu ke waktu di dalam suatu negara. Penjelasan pertama adalah bahwa korupsi berkembang menurut berbagai tahap perkembangan ekonomi. Dalam buku Asian Drama (1968), Myrdal menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional memberikan suap kepada seseorang yang memegang jabatan publik tidak secara jelas dibedakan dari "upeti" dan posisi lain yang dikenakan, ditempatkan dalam masyarakat pra-kapitalis tradisional, atau kewajiban khusus yang melekat pada bantuan  diberikan pada setiap lapisan masyarakat.
Ini menjelaskan peningkatan korupsi yang sering dikaitkan dengan masa-masa belakangan ini dengan  kemerdekaan dan transisi dari status kolonial ke status otonom. Kita dapat berharap bahwa modernisasi cepat masyarakat terbelakang akan meningkatkan korupsi dan hanya jika kekuatan pasar berkembang dengan baik dan masyarakat diatur dengan biaya dan manfaat. Dari teori ini, bisa diduga, coeteris paribus, merupakan hubungan terbalik berbentuk U antara korupsi dan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal korupsi, laju pertumbuhan meningkat kemudian setelah mencapai puncaknya menurun seiring dengan pembangunan ekonomi.
Penjelasan yang berbeda diberikan oleh banyak model ekuilibrium, yang mengasumsikan bahwa struktur sosial ekonomi yang sama dapat menimbulkan tingkat korupsi yang berbeda. Dalam model seperti itu, seleksi korup adalah hasil  membandingkan manfaat yang diharapkan dari berpartisipasi dalam transaksi korup dengan mereka yang tidak. Kekayaan bersih yang diharapkan dari suap berkurang, dan dengan demikian korupsi dapat berkurang karena kemungkinan ditangkap dan didakwa meningkat. Ada beberapa alasan mengapa margin keuntungan berubah seiring berkembangnya korupsi:
 a) transaksi korupsi lebih sulit dideteksi karena korupsi meningkat karena  kapasitas penyelidikan dan penuntutan publik mungkin terbatas;
 b) perasaan tanggung jawab moral intrinsik untuk melanggar aturan berkurang  dengan meningkatnya jumlah pelanggar;
 c) Dalam hal ada banyak orang yang terlibat dalam korupsi, kemungkinan kehilangan kredibilitas ketika ditemukan  akan berkurang.
 Korupsi dapat berkorelasi positif dengan korupsi  masa lalu ketika tingkat korupsi rendah atau tidak terlalu tinggi, dan setelah memuncak berkorelasi negatif.
Penjelasan ketiga adalah bahwa variasi korupsi adalah hasil dari perubahan sistem politik (yaitu dari demokrasi ke kediktatoran dan sebaliknya). Tantangan utama di sini adalah menjelaskan bagaimana perubahan sistem politik dapat mempengaruhi struktur insentif untuk korupsi. Golden (2000) menyatakan bahwa korupsi politik yang meluas dapat muncul dari sistem patronase hanya ketika beberapa faktor eksogen menyebabkan perubahan dalam hasil yang mempengaruhi setidaknya satu dari tiga berikut:
