[caption caption="Presiden Jokowi saat melihat pembangunan di Nduga (Dok: Kompas.com)"][/caption] Kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa tempat di Papua, khususnya Indonesia Timur, memberikan harapan yang nyata bahwa tak lama lagi wilayah-wilayah yang termasuk dalam Indonesia Timur tersebut akan sangat tersentuh oleh pemerintah pusat, hal ini sangat berbeda saat Indonesia masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yakni banyaknya waktu yang terbuang untuk memberbaiki sekaligus menata Indonesia Timur menjadi wilayah yang sangat maju dan punya potensi besar tersebut.
Namun sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, Presiden Jokowi selalu merayakan natal bersama hingga tahun baru di Indonesia Timur, hal ini kian menegaskan lagi betapa sosok Presiden Jokowi yang merupakan sosok yang tanpa batas dengan rakyat ini memang ini menata ulang kondisi di Indonesia Timur yang memang dominan akan sungai, lembah serta pegunungan yang selama ini dijadikan alasan untuk menghambat pembangunan Indonesia Timur oleh para pendahulunya.
Indonesia Timur selama ini hampir tak tersentuh oleh pemerintah pusat, terutama soal pembangunan infrastruktur, termasuk bandara, pelabuhan hingga jalan darat yang memang masih benar-benar minim dan butuh perhatian lebih dari pemerintah pusat, tetapi kini setelah Presiden Jokowi memimpin Indonesia, Indonesia Timur masuk dalam skala prioritas pembangunan nasional hal ini merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut akan memarahi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoelyono jika proyek penghubungan dalam hal ini jalan darat yang menghubungakan semua kabupaten di Aceh serta Indonesia Timur tak terhubung sampai akhir 2018.
Dan banyaknya pembangunan infrastruktur yang digarap dibanyak provinsi menandakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden satu-satunya yang sangat peduli dengan kemajuan bangsa dan negaranya hal ini berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya yang membenahi Indonesia tanpa ujung dan solusi. Bagi Presiden Jokowi, pembangunan infrastrktur dapat membuat perekonomian Indonesia makin bergerak hal ini disebabkan oleh murahnya biaya angkut barang. Bahkan Presiden Jokowi menargetkan semua wilayah di Papua harus sudah terkoneksi pada 2018 mendatang, terutama jalur darat, dan tak ada tawar-menawar lagi kata Presiden Jokowi.
Selain itu sejak Presiden Jokowi memimpin Indonesia, Indonesia Timur yang selama ini seolah terangsingkan oleh pemeritah pusat, kini prinsip tersebut sudah dihapuskan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi beberapa kali mengunjungi kawasan di Indonesa Timur untuk melihat potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh provinsi-provinsi disana, dan dengan gaya blusukan tersebut, Maka Presiden Jokowi hampir bisa dipastikan akan mampu mengubah dan menata Indonesia Timur sampai 2019, dan hal ini tentunya sangat berbeda dengan pendahulunya yang hanya gemar memerintahkan menteri tetapi tidak pernah melihat atau bahkan mennjau daerah di pedalaman seperti di Indonesia Timur.
Selain itu, upaya untuk mempersatukan pemerintah dengan kelompok-kelompok separatis yang masuk dalam kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun akan diupayakan Presiden Jokowi dengan mencari jalan tengah yakni akan memberikan amnesti untuk para tahanan politik termasuk kelompok separatis tersebut, hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya konkrit Presiden Jokowi untuk mempersatukan semua elemen bangsa dalam membangun Indonesia, karena jika ada suatu perbedaan dalam melihat pemerintahan, hal ini tentunya akan juga cukup berdampak bagi pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan merata sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rangka membenahi Indonesia dari pinggiran, yakni pembenahan dan menata ulang Indonesia dimulai dari Indonesia Timur.
Bahkan dengan menyerahdirikannya Din Minimi meunjukan bahwa kelompok ini memiliki kepercayaan yang besar akan pemerintahan Jokowi yang mampu mengubah sekaligus menuntaskan permasalahan di Papua terutama soal korupsi. Dimana angka korupis tertinggi di Indonesia ditempati oleh Papua disusul Jakarta dan Medan yang masuk tiga besar, bahkan permintaan Din Minimi agar KPK masuk untuk mengusut sejumlah kasus korupsi besar di Papua juga bisa dijadikan alasan mengapa mereka selama ini terus memberontak hal ini tak terlepas dari perilaku korup yang menyebabkan Aceh dan Indonesia Timur amkin tertinggal, dan permintaan ini adalah sebagai bentuk kepercayaan sekaligus bentuk pengharapan pada Presiden Jokowi, agar Presiden Jokowi tahu alasan mereka yang melakukan pemberontakan selama ini yakni disebabkan oleh kesejahteraan yang mestinya mereka terima namun terampas oleh perilaku korup elit daerah tersebut.
Ilustrasi: kompas.com
