Strategi Sri Mulyani: Menata Masa Depan Ekonomi Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Proyeksi jumlah penduduk mencapai 391 juta jiwa dengan 47 persen di antaranya berada dalam usia produktif menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani menyebutkan bahwa produktivitas menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan Indonesia masuk lima besar ekonomi global. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan agar tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Negara berkembang seperti Indonesia harus mampu mengelola bonus demografi dengan bijak, karena jika tidak, justru akan menjadi beban sosial. Pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja harus tersedia secara merata agar usia produktif benar-benar menjadi kekuatan ekonomi. Selain itu, tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan disrupsi teknologi harus diantisipasi sejak dini. Visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana seluruh elemen bangsa bersatu dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Pojok Jakarta, 2021).

Pembangunan infrastruktur menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan dalam perjalanan menuju Indonesia maju. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat mobilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi ke wilayah terpencil. Menurut Sri Mulyani, infrastruktur yang layak adalah fondasi utama dalam mendorong pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Negara berkembang seperti Indonesia harus mampu membangun infrastruktur fisik dan digital secara merata agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di kota-kota besar saja. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta jaringan telekomunikasi harus dirancang untuk mendukung konektivitas nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Proyek strategis nasional seperti pembangunan ibu kota baru, kereta cepat, dan tol laut harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang berorientasi pada masa depan. Dengan infrastruktur yang kuat, Indonesia akan lebih kompetitif di pasar global dan mampu menarik investasi asing yang berkualitas (Pojok Jakarta, 2021).

Selain infrastruktur, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sri Mulyani menekankan bahwa SDM yang sehat, terdidik, dan produktif akan menjadi motor penggerak ekonomi. Negara berkembang harus berinvestasi pada manusia, bukan hanya pada fisik pembangunan, agar mampu bersaing di era globalisasi yang semakin kompetitif. Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan digital harus diperluas agar generasi muda siap menghadapi tantangan industri 4.0. Selain itu, sistem kesehatan yang kuat dan perlindungan sosial yang inklusif akan menciptakan masyarakat yang tangguh dan resilien. Pemerintah juga perlu memperkuat riset dan inovasi agar SDM Indonesia tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pencipta solusi. Dengan SDM yang unggul, Indonesia akan mampu menciptakan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi dan mempercepat transisi menuju negara maju (Pojok Jakarta, 2021).

Transformasi teknologi juga menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi inverter teknologi, bukan sekadar pengguna. Negara berkembang yang mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi akan memiliki daya saing tinggi di pasar global. Oleh karena itu, dukungan terhadap inovasi, riset, dan pengembangan teknologi harus diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Indonesia harus mendorong lahirnya startup teknologi, memperkuat industri digital, dan membangun pusat-pusat inovasi di berbagai daerah. Selain itu, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan sumber ketimpangan. Dalam era ekonomi digital, kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi penentu keberhasilan. Jika Indonesia mampu menguasai teknologi, maka transformasi ekonomi akan berjalan lebih cepat dan inklusif (Pojok Jakarta, 2021).

Reformasi sektor publik menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Birokrasi yang rumit dan pelayanan publik yang belum optimal sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan. Sri Mulyani menyoroti pentingnya perbaikan sektor publik sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia maju. Negara berkembang harus mampu menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi layanan publik, reformasi regulasi, dan peningkatan kapasitas aparatur negara harus dilakukan secara konsisten. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, serta memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan sektor publik yang kuat, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan menarik investasi asing yang berkualitas (Pojok Jakarta, 2021).

Pengelolaan tata ruang dan keuangan negara juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sri Mulyani menekankan perlunya sistem tata ruang yang integratif dan pengelolaan APBN yang sehat. Rencana pembangunan ibu kota baru menjadi simbol bagaimana tata ruang dapat mencerminkan visi Indonesia maju. Sementara itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara akuntabel agar pembangunan berjalan efektif. Negara berkembang seperti Indonesia harus menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Transparansi anggaran, pengawasan yang ketat, dan partisipasi publik dalam proses perencanaan keuangan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar pembangunan berjalan harmonis dan merata. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia akan lebih mudah menarik investasi dan mempercepat transformasi ekonomi menuju negara maju (Pojok Jakarta, 2021).

Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi Indonesia, namun juga membuka peluang untuk memperbaiki sistem kesehatan dan ekonomi. Sri Mulyani mencatat bahwa Indonesia diuntungkan karena berhasil mendapatkan vaksin lebih cepat dibanding beberapa negara maju. Vaksinasi massal menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi dan kesiapan menghadapi gelombang ketiga. Sektor UMKM mulai bangkit, dan aktivitas ekonomi perlahan pulih. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi dan pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa pemulihan ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada sektor-sektor yang terdampak paling parah. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Dengan semangat gotong royong dan kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi ekonomi lima besar dunia pada 2045. Pandemi bukan akhir, tetapi titik balik menuju Indonesia yang lebih tangguh dan maju (Pojok Jakarta, 2021).