Karl Popper menegaskan bahwa ilmu berkembang melalui falsifikasi. E-money diuji di masyarakat: jika sistemnya aman dan efisien, ia diterima; jika gagal, ia ditolak atau digantikan (Popper, 2002). Hal ini terbukti pada banyak aplikasi pembayaran digital yang tidak bertahan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna.
Thomas Kuhn (2012) menjelaskan bahwa ilmu berkembang melalui revolusi paradigma. E-money adalah revolusi finansial: menggeser pemahaman masyarakat dari uang fisik ke uang digital. Perubahan ini bukan hanya teknis, tetapi juga filosofis: uang tidak lagi harus berwujud.
Imre Lakatos (1978) menawarkan gagasan program riset ilmiah. Menurutnya, inti uang sebagai alat tukar tetap, tetapi “sabuk pelindung” inovasinya terus berubah, dari logam → kertas → kartu → digital. Paul Feyerabend (1993) menolak metode tunggal dalam ilmu, dan hal ini terlihat dari keberagaman bentuk e-money: QR Code, NFC, hingga blockchain.
Jürgen Habermas (1984) menekankan pentingnya rasio komunikatif. E-money memperoleh legitimasi bukan hanya dari teknologi, tetapi juga dari konsensus sosial, regulasi pemerintah, dan penerimaan publik. Perspektif filsafat Islam menegaskan bahwa uang sah selama memenuhi prinsip keadilan dan maslahat. Ibnu Khaldun memandang uang sebagai alat ukur nilai kerja, sementara Al-Farabi menekankan bahwa ilmu harus melayani kebahagiaan manusia (Munir, 2020).
Perspektif Filsafat Ilmu terhadap Inovasi Keuangan Digital
Dari sisi epistemologi, e-money adalah hasil pengetahuan praktis yang menggabungkan ekonomi, teknologi informasi, hukum, dan psikologi. Validitasnya bersifat pragmatis: diterima sejauh bermanfaat (Rahardjo, 2021). Namun, ia tetap perlu diuji secara empiris agar memenuhi prinsip falsifikasi (Popper, 2002).
Dari sisi metodologi, pengembangan e-money melibatkan pendekatan interdisipliner. Lakatos (1978) menegaskan bahwa program riset selalu berkembang dengan menambahkan teori pelindung baru. Demikian pula e-money, yang mengintegrasikan kriptografi, regulasi, dan desain aplikasi untuk menjawab kebutuhan sosial. Feyerabend (1993) mengingatkan bahwa tidak ada metode tunggal, sehingga keberagaman sistem e-money adalah bukti pluralisme metodologis.
Dari sisi aksiologi, e-money memiliki nilai positif sekaligus negatif. Positifnya, ia mendorong efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Negatifnya, ia membawa risiko konsumtivisme, penyalahgunaan data, dan kesenjangan digital. Munir (2020) menegaskan bahwa ilmu harus diarahkan pada kemaslahatan, sehingga inovasi keuangan digital wajib memastikan keadilan sosial.
Dampak Sosial Ekonomi, dan Budaya E-Money
Secara sosial, e-money mempercepat transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan. UMKM mendapat manfaat besar karena dapat menerima pembayaran digital dengan mudah. Transparansi transaksi juga mendukung akuntabilitas (Bank Indonesia, 2023).
Namun, dampak negatif juga muncul. Pertama, kesenjangan digital: masyarakat tanpa akses internet akan tertinggal. Kedua, risiko keamanan data: kasus kebocoran data semakin sering terjadi. Ketiga, budaya konsumtif meningkat akibat transaksi instan. Keempat, ketergantungan pada server dan jaringan berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi ketika terjadi gangguan.
