Sudah 1 abad sejak aspal Buton pertama kali ditemukan oleh seorang Geolog Belanda yang bernama W.H. Hetzel di tahun 1924. Lalu setahun kemudian resmi dikelola oleh perusahaan Buton Asphalt (Butas) milik Belanda saat itu.
Nyatanya hingga 100 tahun kemudian, tidak ada perkembangan signifikan dan membanggakan dari pengelolaan aspal alam yang yang seharusnya membanggakan Indonesia ini.
Lebih miris lagi, setidaknya sejak 20 tahun terakhir ini, eksploitasi lingkungan besar-besaran terjadi di sekitar tambang tersebut, khususnya di desa Lawele, kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.Â
Sebagai informasi, ada 2 lokasi tambang aspal yang berada di pulau Buton, yang pertama ada di Pasar Wajo, termasuk desa Winning yang berada kecamatan tersebut. Di lokasi ini kegiatan pertambangan sudah ada sejak lama dan salah satu pengelolanya adalah PT Sarana Karya yang sekarang menjadi Wika Bitumen.
Lokasi lainnya berada di desa Lawele, di mana kegiatan penambangan di lokasi ini sudah mulai dilakukan secara besar-besaran setidaknya sejak tahun 2005. Â Ketika itu beberapa perusahaan swasta ikut mengelola pertambangan, dan dari hasil tambang berupa aspal alam mentah dimuat oleh kapal-kapal besar melalui pelabuhan Nambo dan dieksport ke beberapa negara, salah satunya adalah Tiongkok.
Di tahun 2020, pemerintah mulai membatasi eksport aspal Buton mentah, dan mengharuskan aspal yang boleh keluar hanya aspal yang siap pakai. Dan sejak saat itu, aktifitas penambangan mulai berkurang, satu persatu perusahaan yang beroperasi memilih 'istrahat sejenak' dan tentunya hal ini menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya yang kebanyakan merupakan masyarakat asli daerah tersebut.
Hingga awal tahun 2025 ini, satu-satunya perusahaan yang masih bertahan dan mengelola aspal buton mentah menjadi aspal Buton PG 70 dan PG 76 adalah PT. Kartika Prima Abadi (Ecoasphalt). Sayangnya di bulan April 2025 ini, perusahaan ini terpaksa melakukan PHK besar-besaran kepada para pekerjanya karena hasil produksi tidak tersalurkan dengan baik, atau kurang laku di pasaran.
Kebijakan Impor Prabowo tentang Impor dan Janji Jokowi yang Tak Pernah Terwujud
Akhir-akhir ini publik sedang dibuat tercengang dan memberikan berbagai reaksi, seiring rencana Presiden Prabowo yang akan menghapus kuota impor. Pernyataan rencana tersebut disampaikan Presiden di sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025 lalu.
Meskipun belum jelas, apakah kuota tersebut berlaku di semua aspek impor yang ada, namun mau tidak mau pernyataan tersebut menambah ketar ketir dan kekecewaan di hati banyak masyarakat.
